Jakarta, desapedia.id – Pemilihan Langsung Kepala Desa (Pilkades) Serentak akan kembali digelar pada tahun 2025 yang akan datang. Namun demikian, banyak pihak yang menuntut perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan Pilkades ini.
Salah satunya muncul dari Daniel Mutaqien Syafiuddin, politisi muda Partai Golkar yang menjadi anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Menurutnya, proses demokrasi di desa yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) perlu dikaji kembali. Dia menilai, secara umum, para calon kepala desa bersaing tidak sehat.
Bahkan, Daniel menambahkan, ongkos pencalonan kades juga bisa jadi lebih besar dari ongkos mencalonkan diri sebagai anggota dewan.
‘’Di dapil saya, orang yang mau jadi calon kades ongkosnya miliaran rupiah. Jangan sampai dana desa yang besarannya sampe miliaran itu hanya untuk jadi ajang bancakan para kades untuk balik modal,’’ tegas Daniel.
Daniel menilai fenomena itupun menyebabkan banyak calon kades potensial yang minder hingga akhirnya gagal maju karena tidak punya ongkos.
Oleh karena itu, Daniel meminta agar Kementerian Desa harus punya solusi cepat dan tepat terkait syarat pencalonan kepala desa.
“Persyaratan menjadi Kades harus lebih selektif dan ketat sehingga dapat menjaring calon Kades yang punya visi untuk memajukan desa”, ungkapnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Daniel saat Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDT dan jajarannya di Kemendes PDT pada minggu lalu (8/11/2024). (Red)
