32.8 C
Jakarta
Senin, 26 September 2022
BerandaParlemenSenator DPD RI Ingatkan GTRA Pusat Alokasikan Anggaran yang...

Senator DPD RI Ingatkan GTRA Pusat Alokasikan Anggaran yang Memadai Sampai Tingkat Pemdes untuk Reforma Agraria

Rekomendasi

Lainnya

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rapat pleno Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Selasa (23/8/2022) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Anggota Komite I DPD RI, Fernando Sinaga mengajak rekan–rekannya untuk aktif melakukan pengawasan terhadap Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    “Ketua GTRA di daerah itu ex officio Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai wakil daerah, sudah menjadi tugas utama kita melakukan pengawasan atas kinerja mereka menangani konflik pertanahan, permasalahan HGU dan maraknya mafia tanah di daerah. Hal lain yang penting adalah koordinasi GTRA di daerah dan pusat harus diperkuat”, tegas Fernando Sinaga.

    Fernando Sinaga mengingatkan, sebagaimana Rekomendasi Wakatobi, GTRA Pusat berkomitmen untuk melakukan dialog secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai sampai tingkat Pemerintah Desa untuk melaksanakan Reforma Agraria.

    Anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini juga mengingatkan agar Komite I DPD RI proaktif melakukan pengawasan kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang saat ini sedang persiapan menggelar GTRA Summit tahun 2023 yang akan datang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    “GTRA Summit tahun 2022 di Wakatobi bulan Juni lalu sangat disayangkan hanya saya sendiri yang hadir mewakili DPD RI. Saya berharap GTRA Summit tahun depan di Kepri ada peran yang lebih besar dari DPD RI”, kata Fernando.

    Fernando Sinaga menambahkan, DPD RI sejatinya sangatlah berharap pada peningkatan kinerja GTRA di daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan akibat dari permasalahan HGU dan mafia tanah yang semakin menggurita di daerah.

    “Kami akan bertemu dengan Pak Gubernur Kepri saat kunjungan kerja bulan depan. Komite I DPD RI akan jadikan forum dengan Gubernur Kepri ini untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari Kepri soal konflik tanah yang muncul karena HGU dan persiapan rencana GTRA Summit tahun depan”, tegasnya. (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia

    Covid-19

    Indonesia
    6,423,873
    Kasus Positif
    Updated on 26 September 2022 - 18:54 WIB 18:54 WIB

    Indeks Berita

    Pasca Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Diminta Perbaharui Definisi Kemiskinan

    Jakarta, desapedia.id – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui lembaga terkait untuk...

    Berita Terkait