Jakarta, desapedia.id – Studium Generale yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menghadirkan Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Dr. Ferry Juliantono sebagai narasumber. Studium Generale yang diselenggarakan secara hybrid itu digelar pada Sabtu (30/10).
Ferry menjelaskan, kondisi obyektif Indonesia saat ini adalah kemiskinan yang terus meningkat, maraknya praktek oligarki yaitu penguasaan faktor ekonomi hanya oleh segelintir orang, hutang luar negeri yang terus meningkat, membanjirnya impor, KKN merajalela dan de–industrialisasi.
Kondisi–kondisi ini menyebabkan negara kehilangan kendalinya sehingga distribusi keadilan semakin tidak merata.
“1 persen orang terkaya di Indonesia itu menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Saya merujuk pada Data Lembaga Penjaminan Simpanan yang menunjukkan bahwa dari total 187,24 juta rekening, 97,8 persennya memiliki nominal di bawah Rp 100 juta. Sementara simpanan dengan nominal di atas Rp 5 miliar hanya 80.829 rekening atau sekitar 0,04 3/5 persen dari total rekening simpanan. Tetapi nilai simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 2.136,7 triliun atau sekitar 46 persen dari total simpanan perbankan nasional. Artinya 1 persen orang kaya kuasai 50 persen kekayaan Indonesia”, tegas Ferry.
Menurut Ferry, perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari amanat konstitusi dan cita–cita para pendiri bangsa.
“Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 sudah menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga Keseimbangan, kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Di ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengasai Hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Semua ini adalah amanat konstitusi”.
“Para pendiri bangsa juga sudah meletakan pondasi ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila. Artinya sila pertama dan kedua merupakan nilai universal, sila ketiga dan keempat adalah modalitas atau alat, sedangkan sila kelima itulah tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, jelas Ferry.
Karena itu, lanjut Ferry yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, saat ini dibutuhkan revoluasi sistem ekonomi.
Menurutnya, kita harus wujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena saat ini, standar kesejahteraan bukan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana keadilan bisa didistribusikan.
“Percayalah, pada setiap krisis besar akan menghasilkan revolusi pemikiran untuk menjawab agenda perubahan”, tutup Ferry. (Red)
