Satu Desa Satu Produk atau One Village One Product (OVOP) merupakan sejarah panjang gerakan revitalisasi ekonomi regional yang ketika itu digagas oleh Gubernur Provinsi Oita, Morihiko Hiramatsu pada tahun 1979 di Oita, Jepang.
Gerakan ini tentu saja bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Jepang. Hasilnya, sangat memuaskan. Tingkat perekomomian masyarakat di desa – desa di Provinsi Oita mengalami kenaikan drastis. Bukan cuma itu saja, dampak dari Kesuksesan program OVOP ini kemudian ditiru oleh prefectur – prefectur lain di Jepang.
Bahkan, negara-negara lain juga meniru program OVOP ini. Termasuk Indonesia, yang mulai menerapkan program OVOP ini pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 78/M-IND/9/2007.
CEO desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno menilai, gerakan Satu Desa Satu Produk di era Pemerintahan Jokowi semakin masif lantaran didukung oleh berbagai instrumen seperti political will Pemerintah Jokowi, regulasi yang memadai serta daya terima pemerintahan dan masyarakat Desa.
“UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah instrumen paling penting menuju Satu Desa Satu Produk. Ditambah lagi berbagai aturan dibawah UU seperti PP, Inpres, Permendes dan Permendagri yang mengatur berbagai hal tentang program padat karya, program unggulan desa, dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ini semua menopang pencapaian satu Desa satu produk. Satu desa satu produk semakin mendekati kenyataan,” tegas Iwan.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo ketika melihat langsung pelaksanaan program padat karya tunai dana Desa di Kotamobagu, Sulawesi Utara pekan lalu.
Mendes Eko menuturkan dari peninjauan ke sejumlah desa di Kota kotamobagu telah terlihat pembangunan infrastrukturnya. Karena itu, ia minta agar penggunaan dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Mendes Eko menambahkan Kemendes PDTT juga mendorong setiap desa atau kawasan mempunyai satu produk unggulan sehingga bisa dikembangkan bersama oleh lintas sektor. “Kita mendorong, apa yang dinamakan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) sehingga bisa dikeroyok bersama kementerian lain dan dicarikan mitra dari swasta,” katanya
Ia mencontohkan kerja sama antara Kabupaten Tulang Bawang, PT Central Pertiwi Bhakti (CPB) dan Bank BTPN untuk merevitalisasi tambak udang di Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Setelah program itu, ada 13 ribu petambak udang yang kembali membudidayakan udang dengan keuntungan Rp 4 juta lebih per bulan
(red)
