Boyolali, desapedia.id – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merampungkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Boyolali sejak Jumat–Minggu (7–9/2). Rapat kerja para perangkat desa seluruh Indonesia ini menghasilkan 5 rekomendasi.
“Sebanyak 500 perangkat desa dari berbagai Kabupaten di seluruh Indonesia telah hadir untuk mengikuti rakernas DPN PPDI. Kami rumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait terutama Pemerintah Pusat”, ujar Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono,SE dalam wawancaranya dengan desapedia.id.
Rekomendasi itu antara lain pertama, seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDI sangat prihatin terkait pemberhetian perangkat desa secara sepihak seperti yang terjadi di Kaupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, Kabupaten Bogor, Indramayu, Kerawang, Cirebon dan beberapa desa di Jawa Barat, desa – desa di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, di sulawesi dan lain – lain.
Kedua, PPDI meminta Pemerintah Daerah dan Pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh Kepala Desa.
Ketiga, amanat Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 terkait penghasilan tetap perangkat desa dilapangan masih banyak juga yang belum dapat melaksanakannya.
Keempat, PPDI mempertanyakan aliran Dana Desa yang di terima Pemerintah Desa malah terjadi penurunan pada saat Alokasi dari APBN semakin besar.
Kelima, PPDI mendorong semua pihak untuk pelaksanaan pembangunan desa berbasis pada pembangunan ekonomi kerakyatan. (Red)
