Jakarta, desapedia.id – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Purbalingga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong kepala daerah (kades) menjabat lebih dari satu periode agar pembangunan berkesinambungan.
Terkait pernyataan Mendes PDTT, Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Prof. Dr. Irfan Ridwam Maksum memberikan tanggapannya.
Menurutnya, dorongan Mendes PDTT tersebut berpotensi dimaknai akan munculnya tekanan terhadap incumbent atau petahana. Prof. Irfan mengatakan, hal tersebut juga dapat berimbas adanya konflik di tingkat grassroot atau akar rumput masyarakat desa.
“Incumbent atau petahan merasa harus maju kembali sampai dua atau tiga periode padahal masyarakatnya belum tentu mau”, tegasnya.
Prof. Irfan menambahkan, secara administrasi juga tidak menyehatkan kapabilitas desa karena dibiarkan terlalu lama dipimpin oleh person yang sama selama 12 tahun atau lebih.
Menurutnya, seharusnya jika mengedapankan kapabilitas sistem, maka ganti– ganti Kades juga tidak masalah dalam satu periode.
Namun demikian, Prof. Irfan melanjutkan, bagaimanapun jika tidak melanggar aturan hak maju di periode dua atau tiga tetap diberi kesempatan untuk incumbent. (Red)
