Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan langsung oleh TV Desa pada Selasa (18/1) minggu lalu, membahas topik “8 Tahun UU Desa, Sudah Sampai di Mana?”.
Salah satu narasumber yang hadir, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman S. Suparman memberikan masukannya soal Indeks Desa Membangun (IDM).
Arman menjelaskan, dalam IDM itu mempunyai 3 pilar utama, yaitu ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadikan indeks ini sebagai arena belajar bagi 74.961 desa di seluruh Indonesia, termasuk sebenarnya arena belajar juga bagi pemerintah supra desa, yaitu Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“IDM ini seharusnya menjadi materi bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan perlakuan yang asimetris terhadap desa. Dalam arti begini, kalau kita lihat di UU Desa jelas ada desa dan desa adat. Desa adat mempunyai ruang yang lebih besar untuk melakukan tata kelola pembangunan di desanya sesuai dengan karakter desa adat itu. Sedangkan desa administratif yang non desa adat itu sesungguhnya melalui IDM kita bisa melihat seperti apa kapasitas tiap desa, ujar Arman.
Arman menilai, hal ini yang bagi KPPOD sebenarnya menjadi point penting bagi pemerintah pusat melakukan intervensi yang berbeda untuk setiap desa.
“Untuk kategori desa yang mandiri misalnya, perlu diberi otonomi desa yang full, sementara untuk desa yang tertinggal dan sangat tertinggal butuh support yang lebih dari pemerintah supra desa”, ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Arman, KPPOD memberikan rekomendasi dan masukan agar kedepannya IDM perlu ditambahkan satu pilar, yakni pilar tata kelola.
“Di pilar tata kelola ini kita akan bisa melihat seperti apa kualitas perencanaan pemerintah desa, kualitas penganggarannya, kualitas peraturan atau regulasi, bahkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemdes kepada warganya”, tegas Arman dalam talkshow yang dipandu oleh pendiri desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno itu. (Red)
