Jakarta, desapedia.id – Saat menerima kunjungan dari Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia atau Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) pada Rabu (24/11) lalu di kantor Kemendes PDTT, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, selama ini BUMDesa dan BUMDesa Bersama berhasil menyumbang pendapatan asli desa (PADes) masing-masing cukup signifikan.
Karenanya, lanjut Gus Halim, sapaan akrabnya, untuk merapikan organisasi dan menguatkan statusnya kini keberadaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama telah mendapat nomor register sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dengan demikian, Gus Halim menambahkan, BUMDesa dan BUMDesa Bersama sah menjalin kerja sama bisnis dengan badan hukum lain seperti PT, CV, dan koperasi.
Menurutnya, dengan nomor register yang dimiliknya sebagai badan hukum, BUMDesa juga sah untuk mendapat skema kredit pemerintah maupun komersial perbankan.
“Meski saya berhati-hati, bahwa pada prinsipnya BUMDesa itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk pendapatan desa, itu yang saya kawal agar tidak sampai keliru,” ucap Menteri Desa.
Dihadapan para pengurus ISSF, Abdul Halim menyatakan senang apabila ISSF bersedia menjalin kerja sama atau berkolaborasi dengan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.
Alasannya, sudah banyak desa yang bergantung dengan BUMDesa maupun BUMDesa Bersama masing-masing. Situasi ini menunjukkan kian strategisnya posisi badan usaha milik desa ini. (Red)
