Jakarta, desapedia.id – Dalam pertemuannya dengan beberapa awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/11) lalu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri), Dr. Nata Irawan menegaskan, tidak ada yang namanya desa fiktif di Indonesia. Termasuk, sebutan desa hantu juga tidak ada. Kesemuanya ini, lanjut Nata, sedang dalam perbaikan administrasi.
Nata mengatakan, semua pihak sebaiknya menunggu hasil kerja dan investigasi Tim Gabungan Kemendagri yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Ditjen Administrasi Wilayah dan Ditjen Bina Pemdes.
Menurutnya, Kemendagri meminta agar istilah desa fiktif dan desa siluman atau desa hantu tidak lagi digunakan, sebab sesungguhnya desa – desa yang dinyatakan fiktif, siluman dan desa hantu tersebut sesungguhnya ada.
“Intinya ini semua hanya kesalahan administrasi saja”, tegas Nata.
Senada dengan Dirjen Nata Irawan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI), Iwan Sulaiman Soelasno, juga menyayangkan wacana yang berkembang saat ini terkait desa fiktif dan desa hantu penerima dana desa telah menyudutkan semua pemerintahan desa yang ada.
Menurut Iwan, para pegiat desa, pendamping desa dan perangkat pemerintahan desa pasti terpukul dengan kasus ditemukannya desa – desa yang dinyatakan fiktif dan siluman ini. Karena itu Iwan meminta kesalahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini jangan justru membuat publik menyudutkan desa – desa.
“Kita tunggu saja hasil kerja Tim Gabungan Kemendagri untuk ungkap kasus ini. Penguatan desa melalui Pemberdayan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai UU Desa harus tetap berjalan, termasuk melaksanakan perintah UU Desa, yaitu dana desa”, tegas Iwan.
Sebagaimana diberitakan desapedia.id sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan mendapatkan laporan tentang desa fiktif tidak berpenduduk, tetapi mendapat kucuran dana desa yang bersumber dari APBN. (Red)
