Jakarta, desapedia.id – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengungkapkan sejumlah permasalahan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) selama ini.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komite I DPD RI pada akhir Oktober lalu.
Menurut Erani, BUMDesa merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Permasalahan utama yang dihadapi BUMDesa saat ini adalah belum optimal berperan sebagai penggerak ekonomi Desa. Hal itu diperburuk oleh keberadaan para pengurus BUMDesa yang sebagian diambil dari keluarga perangkat desa atau tim sukses Kepala Desa (Kades).
Permasalahan lainnya, lanjut Erani, penyertaan modal dilakukan tiap tahun dan BUMDesa tetap saja tidak menghasilkan.
“BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa, seharusnya bisa meningkatkan pergerakan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi melalui e-commerce, fin-tech dan lain – lain”, ujarnya.
Erani menambahkan, kini total ada 145 BUMDesa dengan omset diatas Rp. 1 Miliar yang tersebar di Provinsi Aceh (4 Bumdesa), Riau (57), Sumbar (1), Sumsel (1), Bengkulu (1), Banten (1), Jabar (15), DIY (3), Jateng (3), Jatim (2), Bali (53), NTB (2), NTT (1) dan Kaltim (!).
Erani memaparkan bahwa jenis usaha BUMDesa dengan omset diatas Rp. 1 Miliar kebanyakan berupa jasa keuangan yaitu sebesar 89 persen atau sekitar 129 BUMDesa memiliki usaha berupa jasa keuangan atau simpan pinjam perkreditan, hanya sekitar 16 BUMDesa atau 11 persen yang usahanya bukan merupakan jasa keuangan, bisa berupa perdagangan, jasa foto copy, jual beli gas LPG dan lain – lain. (Red)
