Jakarta, desapedia.id – Kajian Desa bareng Iwan atau KADES IWAN yang tayang secara langsung di TV Desa pada Selasa (12/1) lalu, membahas topik “Warga Desa Sudah Siap Divaksin Covid–19?”. Narasumber yang hadir dalam diskusi talks show tersebut terdiri dari dr. Jihan Nurlela, Anggota DPD RI dapil Provinsi Lampung; Widhi Hartono, Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI); Dr. Eko Wahyono, M.Si, Doktor Sosiologi Perdesaan IPB University dan Pengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT); dan Ashari Fakhsirie Radjamilo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN), Airlangga Hartarto yang juga diundang dalam talkshow ini tidak hadir tanpa memberikan kabar.
Dalam talk show tersebut, semua narasumber sepakat mendesak Pemerintah untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi vaksinasi Covid–19 ini kepada warga desa.
“merujuk pada survey SMRC, ada 52 persen warga desa yang masih ragu dan pikir–pikir untuk divaksin. Pemerintah harus gencar sosialisasi kepada 52 persen warga desa ini. Bukan hanya ragu dan pikir–pikir, saya melihat masih ada kecurigaan warga desa soal kehalalan dan keamanan vaksin Covid–19 ini. Bahkan akhir–akhir ini warga desa justru lengah dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini semua terjadi karena lemahnya sosialisasi dari pemerintah”, tegas Eko Wahyono.
Ashari Fakhsirie Radjamilo yang diwakilkan oleh Musran, menyatakan warga desa di 2255 desa yang ada di Sulawesi Selatan sesungguhnya sudah siap untuk divaksin lantaran sudah bosan dan jenuh dengan kondisi pandemi ini yang telah berdampak pada kondisi ekonomi warga desa, hanya saja warga desa belum mendapat informasi yang utuh soal vaksi Covid– 19 ini.
“Pemerintah segera merumuskan hal–hal teknis pelaksanaan vaksinasi di tingkat desa, karena banyak ancaman informasi hoax yang diterima warga desa di Sulsel”, tegasnya.
Widhi Hartono selaku ketua Umum DPN PPDI mengatakan, respon masyarakat desa sangatlah tinggi terkait arahan dan kebijakan soal vaksinasi Covid–19 ini. Karena itu Widhi berharap ada pelibatan total Pemerintah Desa dalam proses vaksinasi.
“Desa sudah banyak melakukan preventif karena hubungan sosial dan kekerabatan kami sebagai warga desa sangat tinggi. Maka kedepan untuk rencana vaksinasi ini kami desak pemerintah lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dengan melibatkan kami Pemdes. Pemerintah juga harus siapkan regulasi. Kalau saja ditahun ini ada alokasi kegiatan vaksinasi yang didanai dari Dana Desa, maka Pemdes siap melaksanakan dan bertanggungjawab untuk kegiatan tersebut dan akan menyiapkan perubahan APBDes yang disesuaikan dengan arahan pemerintah. Sama seperti pada tahun lalu saat Dana Desa digunakan untuk BLT, maka dilakukan perubahan APBDes. Kalau regulasi dan petunjuknya jelas, bisa saja dilakukan perubahan APBDes lebih awal”, ujar Widhi.
Sementara itu, dr Jihan Nurlela menyampaikan, dari sisi geografis wilayah, vaksin Sinovac ini sesungguhnya vaksin yang paling cocok untuk digunakan di Indonesia.
“Sinovac bisa disimpan di pendingin bersuhu 2 sampai 8 derajat saja, bisa di kulkas sehingga mobilisasinya pun mudah”, ujar Jihan mengawali paparannya.
Jihan menambahkan, DPD RI menyambut positif adanya vaksin Covid–19 ini, namun demikian Jihan juga meminta pemerintah tetap memperkuat pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
“fungsi pengawasan DPD RI terhadap vaksin ini akan kami perkuat. Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa sebagai pelayan publik di desa harus menjadi elemen pertama yang divaksin di desa agar dapat memberikan contoh kepada masyarakatnya”, ungkap Jihan.(Red)
