Lewati ke konten

Mendes Ajak Polri Kawal Dana Desa, KPK Tekankan Pengawasan Terbaik Ada di Masyarakat, APH Pilihan Terakhir

Mendes Ajak Polri Kawal Dana Desa, KPK Tekankan Pengawasan Terbaik Ada di Masyarakat, APH Pilihan Terakhir - Desapedia

Pertemuan Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar  bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri meminta Kapolri beserta jajarannya untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT, utamanya dana desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai pandangan lain terkait pengawasan Dana Desa. Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan (Kades Iwan) yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa pada medio Maret (9/3) lalu, Deputy Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menilai, masyarakat menjadi pengawas terbaik dalam rangka mengawasi pengelolaan Dana Desa agar dapat berjalan optimal.

Dalam pemberitaan desapedia.id pada 12 Maret 2021 lalu, Pahala menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting.

“Jika masyarakat ingin mengawasi, tapi kepala desa berusaha tidak transparan maka pemerintah harus menyiapkan saluran pengaduan. Kami percaya bukan APH (aparat penegak hukum) yang harus dimajukan, tapi memang masyarakat yang harus diperkuat, dan mekanismenya harus ada transparasi dalam sistemnya,” ujarnya.

Pahala Nainggolan ketika itu mengatakan, peran Aparatur Penegak Hukum (APH) hendaknya menjadi pilihan terakhir dan untuk penegakan hukumnya harus selektif sehingga tidak membuat trauma bagi masyarakat yang ingin menjadi kepala desa. (Red)

Kembali ke atas laman