Jakarta, desapedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia saat ini sedang memantau penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur (NTT).
“Kalau kita mau bangun Indonesia yang besar ini, kita harus perhatikan hal paling kompleks, seperti Dana Desa. KPK sudah melihat penggunaan Dana Desa dari jauh,” kata Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang, belum lama ini.
Terkait itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si menyatakan sangat mendukung dengan rencana KPK tersebut. Menurutnya, pemantauan dan pendampingan dari KPK akan membuat Dana Desa bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat desa di NTT.
“KPK harus membimbing desa dengan baik. Perangkat desa juga harus memanfaatkan pengawasan dari KPK ini untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola Dana Desa. Yang terpenting adalah bersama KPK kita perkuat pencegahan korupsi Dana Desa di NTT,” ujar Hugo saat dihubungi Desapedia.id, di Jakarta, Jum’at (22/3/2019).
Dia menekankan perlunya KPK mendorong penggunaan Dana Desa berbasis aplikasi agar terjamin transparansi dan akuntabilitasnya.
“Pokir-pokir (pokok-pokok pikiran) di DPRD sekarang juga pake aplikasi kok. Perubahan harus dimulai dari paradigma dan pola pikir dalam pengelolaan keuangan desa yaitu berbasis teknologi dan aplikasi, ” tegasnya.
Hugo menambahkan, penggunaan Dana Desa di NTT cukup baik, hanya satu atau dua saja yang melakukan penyelewengan.
Agar pencegahan korupsi Dana Desa di NTT tercapai, Hugo memberi masukan kepada KPK agar lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan berkala sebagai ajang koordinasi KPK dengan aparatur desa se-provinsi NTT.
“KPK jangan membiarkan desa-desa di NTT berjalan sendirian, karena perangkat desa masih rapuh. Kami juga akan dorong Pemprov NTT melakukan pembinaan dan pengawasan lebih maksimal kepada desa-desa,” tutup Hugo. (Red)
