Bekasi, desapedia.id – Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, setiap desa di Indonesia berlomba-lomba membentuk BUMDes.
Dari semua BUMDes itu, ada yang sudah jalan usahanya, ada juga yang belum. Ada juga yang mengalami kebangkrutan, alias layu sebelum berkembang. Dan tak jarang, ada BUMDes yang hanya jalan di tempat tanpa perkembangan. Dan tak sedikit, BUMDes yang masih kebingungan, “Usaha apa yang akan kami lakukan?”
Memang tak dipungkiri, ada juga BUMDes yang berkembang dan sukses berkontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Tapi rasanya, jumlah BUMDes seperti itu masih bisa “dihitung jari”.
Bagi Nemin bin H. Sain, Kepala Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, BUMDes dilahirkan oleh Undang-Undang, tapi sayangnya kerap diabaikan. Kasarnya, BUMDes seperti anak kecil yang kurang asuhan, sehingga menjadi terlantar.
Melihat fenomena ini, Nemin mengusulkan agar BUMDes dapat bekerja sama dengan perusahaan BUMN. Contoh sederhananya, bisa dengan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), ataupun dengan Perusahaan Gas Negara (PGN).
Dengan kerjasama itu, BUMDes bisa menjadi agen atau distributor dari perusahaan BUMN tersebut “Jadi BUMDes bisa menyuplai sembako ataupun gas untuk warung-warung yang ada di desanya masing-masing,” ujar Nemin.
Keuntungan dari usaha BUMDes itu akan menjadi PADes, dan tentunya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa. “Pastinya berbeda jika itu dipegang oleh pihak swasta,” ucap Nemin.
Dengan kerjasama itu juga, Nemin yakin tak ada istilah kelangkaan barang akibat penimbunan. “Bagaimana mungkin BUMDes bisa melakukan penimbunan, sedangkan masyarakatnya sedang kesusahan,” tegasnya.
Tak kalah penting, langkah itu juga diyakini Nemin dapat mengatasi inflasi. “Desa menjadi ujung tombak agar arus distribusi berjalan lancar, sehingga kenaikan harga barang dapat dikontrol oleh pemerintah,” pungkas Nemin. (Red)
