Jambi, desapedia.id – Dalam pertemuan dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Senin (16/1/2023) lalu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Sueb Cahyadi mengungkapkan berbagai permasalahan yang ditemukan BPKP Jambi dan jajarannya terkait pengawasan Dana Desa 2022 di Provinsi Jambi.
“Dalam pengawasan yang telah kami lakukan terhadap Dana Desa tahun 2022, ditemukan berbagai permasalahan diantaranya pertanggungjawaban keuangan desa tidak didukung bukti pembayaran, keuangan desa dikelola dengan tidak memadai, penetapan APBDes terlambat, serta Rencana kegiatan pembangunan desa belum selaras dengan prioritas penggunaan Dana Desa”, ungkap Sueb Cahyadi.
Sueb menambahkan, selain itu terdapat beberapa permasalahan juga terkait dengan BLT Dana Desa, yakni Keterlambatan salur BLT Desa dari Rekening Kas Desa kepada KPM dan Risiko BLT Desa disalurkan dengan tidak tepat sasaran.
“Pengawasan BPKP bukan hanya pada penggunaan dana desa, tapi juga pengawasan pada hasil dari penggunaan dana desa tersebut, dan kebanyakan temuan kami adalah tentang pertanggungjawaban keuangan desa yang tidak didukung bukti pembayaran”, tegas Sueb.
Dalam pertemuan itu Sueb juga menjelaskan soal hal lain yang tak kalah penting, yaitu terkait tingkat kemandirian desa.
“Dari 5 Kabupaten di Jambi yang dilakukan monitoring tahun 2022 seluruhnya memiliki tingkat kemandirian kurang dari 25 persen yang berarti kemampuan keuangan desa rendah sekali atau tingkat kemandirian kategori tidak mampu”, tutup Sueb Cahyadi. (Red)
