Jakarta, desapedia.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesa (Polri), dan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk lebih mengedepankan prinsip kehati–hatian dan mengedepankan pendekatan dialogis dan kemanusiaan serta mengutamakan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum di Papua dan Papua Barat.
Kesepakatan ini terjalin saat digelar Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI dengan TNI yang diwakili oleh Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Kepolisian RI diwakili oleh Direktur Pidana Umum Bigjen Ferdy Sambo dan Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan Brigjen Roycke H. Langie. Sedangkan dari pihak BIN dihadiri oleh Wakil Kepala BIN RI, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma.
Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma ini digelara pada Kamis (30/1) lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Filep mengatakan, Pansus Papua meminta TNI, Polri, dan BIN untuk lebih menguatkan kerjasama dan koordinasi dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi khusus.
“Kami minta TNI, Polri dan BIN sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsinya turut aktif dalam pemberdayaan masyarakat Papua dan Papua Barat dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP)”, tegas Filep yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat ini. (Red)
