Indragiri Hulu, desapedia.id – Pemerintah Desa Kelesa yang berada di Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau menggelar workshop yang bertemakan “Kolaborasi dan Sinergi Para Pihak Mendorong Akses Legalitas Perhutanan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, Usaha Ekonomi, dan Ekologi Berbasis Masyarakat” pada Selasa (17/12/2024) lalu di Danau Kembar, Desa Kelesa.
Di workshop ini, Kasubdit Hutan Kemasyarakatan dan dan Hutan Tanam Rakyat (HTR) Direktorat PKPS Kementerian Kehutanan, Tubagus Aji Rahmansyah. Dalam kesempatan ini Aji menyampaikan bahw Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sangat mendukung kolaborasi sinergi pengelolaan hutan berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
Bukan hanya itu saja, Aji juga mengatakan Kemenhut akan turut mendorong terbentuknya Integrated Area Development (IAD) atau Pembangunan Wilayah yang terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial.
“IAD yang berbasis Perhutanan Sosial ini merupakan integrasi atau kolaborasi program Pemerintah Daerah dalam bentuk rencana aksi yang disusun dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah. Ada peran para pihak didalamnya yang terdiri dari pemerintah, media, Masyarakat, pelaku usaha dan akademisi”, ungkap Aji.
Aji mengungkapkan, sayangnya capaian Perhutanan Sosial Kabupaten Indragiri Hulu baru mencapai 7 unit dengan total luas 4.157 hektar yang melibatkan sejumlah 520 Kepala Keluarga.
Masih ada 4 permohonan Perhutanan Sosial dari Indragiri Hulu yang saat ini masih berproses yaitu dari Desa Rantau Mapesa untuk skema HKm, Kampung Pulau Kecamatan Rengat untuk skema HKm, Kelesa untuk skema Hutan Desa dan Paya Rumbai untuk skema Hutan Desa. Secara keseluruhan sisa PIAPS di Indragiri Hulu masih ada 36.476 hektar”, ungkap Aji.
Senada dengan Aji, Ketua Perhutanan Sosial Nusantara atau PERSONA yang juga Ketua BPN ALMISBAT, Chaerudin Ambong mengatakan pembangunan inklusif melalui IAD dan pembentukan Pokja Perhutanan Sosial serta peran Bupati yang baru terpilih beserta jajarannya di Pemkab Indrgiri Hulu merupakan kunci keberhasilan Perhutanan Sosial di Indragiri Hulu.
Pembangunan yang terbuka dan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bagi semua pihak, bukan hanya segelintir pemangku kepentingan yang mendominasi proses pengambilan Keputusan”, kata Ambong.
Ambong menambahkan, Perhutanan Sosial adalah solusi bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan turut serta secara aktif menghadapi krisis iklim serta berkontribusi dalam pembangunan khususnya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan bagi semua.
Workshop ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Ketua BPN Almisbat Chaerudin Ambong, Kepala Desa Kelesa, Joni Aris Wasito dan jajarannya di Pemdes Kelesa, perwakilan Bupati Indragiri Hulu, para anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Camat Siberida, BPSKL Wilayah Sumatera, Pemdes Desa Paya Rumbai, Pemdes Titian Resak, dan Pemdes Siambul.
Turut hadir juga Pemdes Petala Bumi, Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Bumi Pertiwi Kelesa, Gapoktanhut Lancang Kuning, ormas PP serta perwakilan masyarakat berbagai desa dari Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. (Red)
