Jakarta, desapedia.id – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (20/11/2024) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, anggota BULD DPD RI asal dapil Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid dan Ni Luh Djelantik yang berasal dari dapil Provinsi Bali menyampaikan kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang temuinya secara langsung saat masa reses lalu.
Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mirah Midadan Fahmid mengatakan, kemandirian finansial desa sayangnya tidak diikuti oleh kemandirian BUMDes.
“Banyak BUMDes yang kondisinya saat ini seperti mati suri di NTB”, ungkap Mirah.
Mirah menjelaskan, pada saat reses dirinya mereview bagaimana keaktifan BUMDes di berbagai desa di NTB.
“Hasil temuan kami banyak BUMDes yang hampir tidak memberikan dampak ekonomis bagi desa sehingga perlu peran serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk menghidupkan bumdes kembali,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama anggota DPD RI asal Provinsi Bali, Ni Luh Djelantik menilai BUMDes sebagai ujung tombak dari desa jika tidak dikelola secara profesional akan menjadi boomerang karena rentan menimbulkan nepotisme di lini pengelola BUMDes.
Ni Luh juga membeberkan hasil temuannya saat reses lalu melalui kunjungannya ke berbagai BUMDes di Bali.
“Seringkali pengelola BUMDes merupakan kerabat dari Kepala Desa yang belum tentu kompeten dan paham akan cara mengelola BUMDes. Seharusnya Kepala Desa mengupayakan pengelolaan BUMDes seperti mengelola perusahaan yang berfokus pada keuntungan BUMDes yang tentunya berdampak pada pendapatan dan kemandirian desa sehingga tidak terus-menerus bergantung pada dana desa,” katanya. (Red)
