Lewati ke konten
Idul Fitri Almalik Pababari Idul Fitri Almalik Pababari

Kecam Walikota Bandung Dukung Intoleran, Ini Usulan Sekjen Fornas Bhinneka Tunggal Ika untuk Kepala Daerah

Kecam Walikota Bandung Dukung Intoleran, Ini Usulan Sekjen Fornas Bhinneka Tunggal Ika untuk Kepala Daerah - Desapedia

Dr. Taufan Hunneman

Jakarta, desapedia.id – Langkah Walikota Bandung Yana Mulyana meresmikan Gedung Dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) pada 28 Agustus 2022 lalu telah menjadi polemik di masyarakat.

Sekretaris Jenderal Forum Nasional (Fornas) Bhinneka Tunggal Ika, Dr. Taufan Hunneman turut memberikan komentarnya. Dalam wawancaranya dengan desapedia.id pada Sabtu (3/8) lalu, Taufan menyatakan langkah Walikota Bandung ini merupakan satu fenomena dan persoalan gunung es yang belum juga diselesaikan oleh bangsa ini.

“Telah terjadi kompromis di daerah, sebagai pemimpin di daerah para kepala daerah ini sangat pragmatis dalam menghadapi pilkada. Dukungan seperti Walikota Bandung ini menyebabkan ruang perjuangan melawan intoleransi semakin berat bahkan diperhadapkan dengan kekuasaan lokal”, tegas Taufan.

Belajar dari kasus Walikota Bandung ini, Taufan yang juga aktivis Pro Keberagaman memberikan masukan dan usulan kepada para kepala daerah dalam memperkuat toleransi dan keberagaman.

Pertama, lanjutnya, Kepala Daerah sejatinya jangan menjadi pemimpin lokal yang miskin gagasan sehingga tidak memberikan banyak manfaat bagi rakyatnya melalui cara–cara yang kompromis dengan kelompok intoleran.

“Cara–cara inilah yang  menjadi senjata ampuh penggalangan, sebab kelompok–kelompok puritan ini biasanya tidak peduli dengan kemajuan daerah, yang penting ruang hidup mereka dijamin, dijaga dan dilindungi”, ungkapnya.

Taufan mengatakan, usulan keduanya adalah kedepan diharapkan ada aturan yang jelas soal peran Kepala Daerah dalam melindungi kelompok keragaman dan penganut agama minoritas.

Ketiga, Taufan menambahkan, yaitu perlunya ada Sekolah Kepala Daerah yang berbasis wawasan nusantara sehingga kepala daerah memiliki pengetahuan yang mumpuni mengelola daerahnya, termasuk menjaga toleransi dan keberagaman.

“Pendidikan semacam ini untuk kepala daerah sebagai orientasi kelak sebagai pemimpin daerah yang melindungi seluruh masyarakat, bukan mempraktikkan kompromistis demi elektoral”, tutup Taufan. (Red)

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top