Jakarta, desapedia.id – pada Kamis (23/7) lalu diruang kerjanya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan, pondasi perekonomian di Indonesia yang kuat salah satunya ada di desa. salah satu kader terbaik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini dan optimis bahwa sesungguhnya bangkitnya perekonomian di Indonesia akan dimulai dari desa pasca new normal atau tatanan hidup baru bersama covid-19 digalakkan.
Pernyataan Abdul Halim tersebut merujuk pada salah satu daerah yang desanya terus bertahan ditengah pandemi, yakni di Bali.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terdapat 577 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 3 BUMDes bersama (BUMDesma) yang terus bertransaksi saat pandemi Covid–19 ini meluluhlantakan Bali termasuk sektor unggulannya, yaitu pariwisata.
BUMDes dan BUMDesma di Bali yang terus bertransaksi itu memiliki unit usaha yang bermacam–macam. Abdul Halim menyebutkan, ada usaha simpan pinjam, pasar desa, perdagangan umum, pengelolaan air, jasa hingga pengelolaan sampah.
Tidak itu saja, desa-desa di Bali juga telah menjalankan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai penopang dalam mempertahankan perekonomiannya.
Kedua program ini merupakan program pemerintah yang telah diluncurkan sejak April 2020 lalu sebagai upaya mengatasi dampak Covid–19 terhadap kondisi ekonomi warga desa.
Sejauh ini, PKTD di Bali telah melibatkan sebanyak 9.684 warga dan telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 72.743 KPM yang tersebar di 636 desa.
“Kebijakan pemerintah dan komitmen para kepala desa di bali telah menjadi jalan kebangkitan ekonomi di desa-desa yang ada di Bali,” kata Menteri Desa.
Untuk itu, agar seluruh desa-desa yang tersebar di 74.953 desa terus mempertahankan keberlanjutan perekonomiannya, pemerintah pusat dengan kebijakannya terus menyalurkan BLT Dana Desa hingga Desember 2020 senilai Rp 300 ribu per KPM setiap bulannya sebagai penopang dalam mempertahankan perekonomian.
“Kedepan, kita akan bangkit menumbuhkan ekonomi serta SDM berdaya saing tinggi dengan digitalisasi, baik pada BUMDes maupun wisata desa serta konektivitas potensi ekonomi desa lainnya yang tentunya dengan tetap mematuhi adaptasi kebiasaan baru desa,” tandas Abdul Halim.
Dalam kesempatan yang terpisah, Ketua Forum Perbekel (Kepala Desa) Provinsi Bali, I Gede Pawana kepada desapedia.id pada Sabtu (25/7) ini mengatakan, adaptasi kebiasaan baru atau new normal desa–desa di Bali berjalan cukup baik lantaran adanya kekuatan sinergitas diantara desa adat, desa dinas dan masyarakat desa.
“Awalnya memang berat kami jalankan. Tetapi ini sudah merupakan jalan keluar untuk membangkitkan ekonomi desa ditengah pelaksanaan adaptasi baru atau new normal. Siap atau tidak siap, ya mau tidak mau kami harus siap. Termasuk kegiatan ekonomi di desa yang harus tetap berjalan. Karena itu kami di Bali berharap regulasi yang mengatur pun harus tegas, mana yang tidak boleh dilaksanakan dan mana yang boleh, bukan hanya untuk kegiatan ekonomi desa tetapi terlebih kami di Bali ada banyak upacara–upacara kegiatan agama”, jelas I Gede Pawana. (Red)
