Bekasi, desapedia.id – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto melakukan silaturahmi dan diskusi dengan para pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan ( KTNA) Kabupaten Bekasi, di Balai Rakyat Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (3/5/2021).
“Diskusi ini dilakukan dalam rangka singkronisasi perencanaan program pembangunan pertanian di Kabupaten Bekasi masa kini dan masa depan. Kami berharap bahwa petani di Kabupaten Bekasi adalah orang-orang yang mampu memberikan kontribusi pembangunan di Indonesia, khususnya dapat mengembangkan pertanian di Kabupaten Bekasi,” kata Budiyanto usai kegiatan.
Dia memaparkan, Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang cukup besar dengan 180 desa dan 7 kelurahan di mana terbagi menjadi dua wilayah. Di antaranya, selatan yang konotasinya industri dan utara yang memang faktanya pertanian.
“Yang menjadi masalah, dengan dua kekuatan ini dan hal itu masuk dalam visi misi Pemda Kabupaten Bekasi, tetapi faktualnya visi misi ini tidak sesuai implementasi, khususnya dari pendekatan anggaran,” tegasnya
Bicara pertanian di Kabupaten Bekasi, lanjutnya, lahan abadi pertanian pada sepuluh tahun lalu seluas 52 ribu hektar. Tapi, di atas kertas saat ini hanya tersisa 35.244 hektar. Artinya, akan ada wilayah pertanian yang terkonvensi menjadi perumahan dan industri, dan itu akan mengancam ketersediaan pangan.
“Kalau kemudian terjadi penyusutan lahan pertanian yang hampir 17 ribu hektar ini, sedangkan Pemda [Kabupaten Bekasi] tidak ada langkah-langkah lain, ya bisa kelaparan Kabupaten Bekasi. Berarti harus ada langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah strategis untuk menangani pertanian di Kabupaten Bekasi,” jelas Budiyanto. “Orangnya nambah, lahan pertanian berkurang. Ini kan bertolak belakang, dan kalau dibiarkan bisa lapar kita,” imbuhnya.
Meski begitu, Budiyanto mengakui bahwa mengkonversi lahan pertanian menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lantaran Kabupaten Bekasi merupakan daerah penyangga ibu kota. Tapi yang terpenting, lanjut alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bekasi harus terpenuhi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Budiyanto menilai perlunya rekayasa teknologi. “Yang tadinya 1 hektar menghasilkan 5 ton gabah, gimana caranya 1 hektar ini menjadi 10 hingga 12 ton. Kalau kebutuhan pangannya tinggi dan lahannya berkurang, sedangkan produktivitas sama, ya terus yang menyiapkan berasnya nanti siapa?” papar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Karena itu, dia ingin menggerakkan para petani yang bukan hanya sekedar pintar atau baik di kemampuan teknis bertani, tapi harus baik di sisi kemampuan strategi komunikasi. Dengan demikian petani ikut menjadi bagian yang menyusun perencanaan anggaran.
“Saya tadi memperlihatkan data [kepada KTNA]. Ada beberapa wilayah yang sangat minus sekali usulan terkait pertaniannya. Hal itu lantaran petani tidak tahu kapan, bagaimana, dan kemana teknis usulannya itu akan disampaikan. Tadi, Ketua KTNA-nya saja tidak mengerti, lalu bagaimana dengan tukang nyawahnya (petani). Nah, ini yang perlu kita edukasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengurus KTNA Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua KTNA Kecamatan Setu Dedi memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan diskusi tersebut. “Kami KTNA Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi yang telah menerima kami untuk menyelenggarakan acara buka bersama dan diskusi bareng Bapak Budianto,” ungkapnya.
Dia berharap agar ke depannya sinergitas KTNA yang mewadahi petani se-Kabupaten Bekasi dengan komisi II DPRD Kabupaten Bekasi bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk petani.
“Karena biar bagaimana pun petani Kabupaten Bekasi harus didukung oleh anggaran yang dialokasikan. Kami berharap anggaran untuk Tahun 2022 untuk sektor pertanian bisa bertambah hingga Rp200 miliar agar tujuan kami untuk revolusi teknologi pertanian bisa terwujud,” ucap Dedi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kertarahayu. (Red)
