Bima, desapedia.id — Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid menyampaikan keprihatinan sekaligus perhatian serius terhadap isu ketimpangan layanan transportasi antar-wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan capaian teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Mirah menilai bahwa capaian indikator kinerja seperti rasio konektivitas dan penurunan angka kecelakaan memang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor transportasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa indikator makro tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
“Pembangunan transportasi yang ideal adalah pembangunan yang mampu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan antara transportasi laut dan darat yang masih menjadi persoalan mendasar di NTB. Dominasi konektivitas melalui jalur laut, sementara layanan transportasi darat masih belum menjangkau seluruh trayek secara optimal, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang sangat bergantung pada transportasi darat sebagai sarana mobilitas utama.
“Pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam serta mendorong adanya audit menyeluruh terhadap program keselamatan transportasi, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan, serta edukasi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan standar keselamatan transportasi laut, khususnya terkait kasus blackout kapal yang menjadi peringatan serius bagi sistem pengawasan dan kelaikan operasional. Menurutnya, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang langsung terhadap keselamatan jiwa masyarakat.
Anggota DPD RI Mirah turut menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan transportasi daerah. Koordinasi antara perangkat daerah seperti Bappeda, Dispenda, dan Dinas Perhubungan dinilai krusial dalam memastikan efektivitas kebijakan, termasuk dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan optimalisasi pembiayaan sektor transportasi.
“Saya juga mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sektor transportasi, seperti optimalisasi retribusi pelabuhan dan penguatan sistem pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan. Tapi, saya mengingatkan bahwa orientasi utama kebijakan tetap harus berpihak pada pelayanan publik, bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan,” tambah Senator Mirah.
Sebagai penutup, Mirah menegaskan bahwa pembangunan sektor transportasi di NTB harus diarahkan pada prinsip pemerataan, keselamatan, dan keberlanjutan.
“Kita membutuhkan kebijakan transportasi yang tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
