Desapedia

Wawancara Eksklusif – Maria Goreti: DPD RI yang Paling Cocok dengan Visi dan Misi Saya dalam Berpolitik

Jakarta, desapedia.id – Setelah lebih dari satu bulan lamanya sejak dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD R) untuk keempat kalinya, desapedia.id mewawancarai Maria Goreti, S.Sos., M.Si., anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat periode 2019-2024. Perbincangan dengan  senator  legendaris Kalimantan Barat lantaran sudah menjabat anggota DPD RI sejak 2004 ini membahas berbagai isu, dari yang ringan soal keterpilihannya kembali untuk keempat kalinya hingga pemekaran provinsi dan pemindahan ibu kota negara.

Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah berkenan menerima kami untuk wawancara dengan Ibu. Oh ya, Bu, Selamat ya terpilih kembali untuk keempat kalinya menjadi anggota DPD mewakili Kalimantan Barat.

Sama-sama, terima kasih juga. Saya juga meng- ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Barat yang kembali memilih saya untuk mewakili daerah kita ini.

 

Tidak banyak anggota DPD yang mampu bertahan empat periode. Apa kiat Ibu bisa mencapai itu?

Saya kira tidak ada kiat khusus. Semuanya saya jalani apa adanya. Masyarakat itu kan mengenali rekam jejak kita.

 

Jadi, prestasi apa yang telah Ibu capai sehingga Ibu mendapatkan rekam jejak yang memuaskan di tengah masyarakat?

Prestasi itu kan relatif ya, karena kami ini bekerja selalu kolektif dan kolegial. Artinya, kami bekerja selalu dalam konteks kelembagaan. Capaian-capaian tidak dapat dan tidak boleh diklaim sebagai prestasi pribadi. Berbeda dengan eksekutif, misalnya gubernur atau bupati. Meskipun demikian, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seorang anggota DPD punya kesempatan juga untuk mengunjungi masyarakat dan konstituennya. Saya memaksimalkan kesempatan itu untuk menjumpai masyarakat, terutama jika ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengundang. Pada kesempatan- kesempatan itu, selain menyerap aspirasi mereka, juga menjalin relasi yang intens. Saya kira hubungan yang terjalin dari keikhlasan dan hati yang terbuka itulah yang membuat masyarakat tetap memilih saya.

 

Ada anggapan Ibu bertahan di zona nyaman dan tidak mau memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengisi posisi kursi di DPD. Apa tanggapan Ibu?

Tidak ada zona nyaman dalam politik. Anda bisa melihat berapa petahana yang gagal duduk kembali. Saya masih bertahan di jalur DPD karena sampai hari ini masih merasa DPD yang paling cocok dengan visi dan misi saya dalam berpolitik. Saya tidak ingin mengkotak- kotakkan masyarakat dan tidak ingin terjebak pada kepentingan partai yang bisa jadi tidak sejalan dengan visi dan misi saya dalam berpolitik.

Jika ada anggapan bahwa saya tidak mau memberi kesempatan, itu keliru. Dalam sistem politik demokrasi, kesempatan diberikan dan dibuka untuk semua orang. Ini bukan monarki atau kerajaan kesempatan itu diberikan cuma-cuma. Kesempatan itu harus direbut dan diperjuangkan. Jika memperjuangkan kepentingan sendiri saja tidak mampu, bagaimana mungkin bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat umum? Lagi pula, saya toh bukan satu-satunya calon. Dan saya tidak pernah menghalanghalangi, mencurangi, atau melaku- kan pembunuhan karakter kepada calon-calon yang lain.

 

Sebagai wakil daerah, menurut Ibu, problem apa sebenarnya yang utama dihadapi oleh daerah kita sekarang ini?

Persoalan pembangunan sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kita masih sangat rendah. Setahu saya, Kalimantan Barat berada pada urutan 29 dari 34 provinsi yang ada. Artinya, kualitas sumberdaya manusia kita, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan masih sangat minim. IPM ini menjadi salah satu indikator pembangunan suatu  daerah. Indikator lainnya selain pembangunan fisik yaitu berupa infrastruktur, juga pembangunan ekonomi. Angka kemiskinan Kalimantan Barat adalah yang tertinggi dari seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu sebanyak 7,35%. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Pemerintah Daerah mesti bekerja keras.

 

Bagaimana dengan isu pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru Kapuas Raya?

Pemekaran wilayah memang salah satu cara untuk mengefektifkan dan mengintensifkan pemerataan pem- bangunan. Tetapi itu semua tidak mutlak. Dengan dimekarkannya suatu wilayah menjadi beberapa daerah otonomi baru tidak serta merta pembangunan pasti ber- jalan baik. Upaya pembentukan Kapuas Raya telah lama berjalan. Usulan-usulan yang menjadi aspirasi masya- rakat dan persetujuan dari Pemprov Kalbar sudah sam- pai ke pusat. Kami di DPD juga sudah lama menge- luarkan rekomendasi untuk hal itu. Bahkan tahapannya sudah keluar Amanat Presidennya. Tetapi kendalanya, pemerintah pusat saat ini sedang memoratorium seluruh  usulan  pembentukan  daerah  otonomi  baru. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak mungkin terjadi jika moratorium tersebut belum dicabut.

 

Bukankah selain yang sifatnya administratif, kehendak politik atau political will dari Pemprov Kalbar juga dapat mempercepat maupun memperlambat proses itu?

Memang begitu. Tetapi tetap saja akan terkendala dengan moratorium tersebut. Pemerintah Pusat harus mencabut moratorium terhadap usulan DOB, baru kemudian proses pembentukan Kapuas Raya bisa berlanjut.

 

Menurut  Ibu,  usulan  pemekaran  wilayah  itu tepat atau tidak?

Saya tidak dalam posisi menghakimi aspirasi masyarakat. Tepat atau tidak, proses toh sudah berjalan. Tentu saja semua juga sudah melalui kajian-kajian akademis. Seperti kata Anda tadi, sekarang ini tergan- tung pada political will dari Pemprov Kalbar untuk memperjuangkan itu. Tetapi jika saya boleh berpenda- pat secara pribadi, sesungguhnya yang paling layak untuk menjadi provinsi baru adalah wilayah Ketapang. Mungkin suatu ketika Ketapang juga bisa mengusulkan diri untuk membentuk satu provinsi baru. Ketapang memiliki semua prasyarat analisis kelayakan, termasuk pelabuhan, hal yang tidak dimiliki oleh Kapuas Raya.

 

Lalu, mengapa kemudian usulan pemekaran justru ke Kapuas Raya?

Pembentukan daerah otonomi baru itu prosesnya kan bottom up, dari bawah ke atas. Karena selama ini yang memperjuangkan aspirasi untuk membentuk provinsi baru adalah Kapuas Raya, maka itulah kemu- dian yang terjadi.

 

Apa konsekuensinya jika provinsi baru itu betul- betul terbentuk?

Ada banyak tentunya. Yang pasti, Kalimantan Barat akan kehilangan lima kabupaten. Konsekuensi lain,   APBD Kalbar akan terbebani selama proses persiapan. Tetapi selain beban pada anggaran, pemben- tukan provinsi baru itu juga memunculkan harapan dan peluang yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah pemekaran. Akan ada banyak rekruitmen tenaga kerja. Secara politis juga akan mengurangi ketegangan karena adanya peluang-peluang yang terbuka itu tadi.

 

Apa yang perlu dipersiapkan dalam menyong- song terbentuknya daerah otonomi baru itu?

Sumberdaya manusia tentunya. Pembentukan daerah otonomi baru salah satunya membuka peluang selebar-lebarnya bagi penduduk di wilayah pemekaran tersebut. Tetapi jika sumberdaya manusianya tidak siap, maka yang akan mengisi tentunya orang lain. Bisa saja memaksakan diri untuk mengambil porsi pada peluang- peluang yang tersedia, tetapi jika tidak ada kapasitas dan kapabilitas untuk itu, yang terjadi bukanlah memper- cepat pembangunan, tetapi justru menghambat perce- patan pembangunan.

 

Ibu tadi mengatakan IPM atau kualitas sumberdaya manusia di Kalbar itu rendah. Apakah itu sama artinya belum siap untuk mengisi peluang-peluang tersebut?

Tidak. Jika kita berbicara tentang IPM itu kita berbicara tentang rerata. Padahal kita tahu, tidak semua orang berada pada keadaan yang sama. Tentu saja ada juga orang-orang kita yang mampu. Hanya saja, mungkin tidak banyak. Artinya, bisa jadi ada kesenjangan dalam masyarakat kita, di mana ada sekelompok kecil orang yang mempunyai kemampuan bersaing akan menjadi kelompok elit, sedangkan yang tidak mampu bersaing akan menjadi kelompok penggembira yang menikmati kegembiraan semu dari pemekaran wilayah di daerahnya.

 

Jadi bagaimana seharusnya kita masyarakat menyikapinya?

Pembentukan daerah otonomi baru itu sebagian besarnya adalah keputusan politik. Oleh karena itu, perlu juga adanya pendidikan politik kepada masya- rakat. Jangan sampai pemekaran wilayah hanya untuk bagi-bagi kekuasaan para elit, memunculkan raja-raja kecil di daerah, sementara masyarakat tidak mendapat- kan apa-apa.

Masyarakat harus pandai memilih pemimpin untuk daerahnya. Pilih yang benar-benar ingin memajukan daerahnya dan mempunyai visi keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. Di banyak tempat, masyarakat hanya menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Masya- rakat dimobilisasi dan dihembusi dengan sentimen putra daerah. Setelah kekuasaan diraih, bukan memikir- kan kemajuan daerah, tetapi sibuk mengamankan keku- asaan tersebut, mengumpulkan kekayaan, membangun dinasti agar kekuasaan tidak beralih kepada orang lain. Jadi, masyarakat bukan dijadikan tujuan dalam berpo- litik, tetapi hanya sebagai alat. Hal ini sangat sering ter- jadi di daerah-daerah yang baru saja terbentuk sebagai daerah otonomi baru.

 

Betul, Bu. Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru sering diiringi isu putera daerah melawan pendatang. Bagaimana pandangan Ibu tentang ini?

Hakikat dari pembentukan daerah otonomi baru adalah untuk menghilangkan kesenjangan pemba- ngunan yang biasanya tersentral pada wilayah-wilayah di mana pusat kekuasaan dan administrasi pemerin- tahan berada. Makna lebih luas dari itu adalah untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain dengan pembentukan beberapa daerah otono- mi baru, strategi pemerataan pembangunan juga dilakukan dengan mengubah kebijakan pembangunan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini juga yang menjadi salah satu amanat reformasi.

Tetapi seperti yang kita singgung tadi, otonomi daerah sering juga menimbulkan problem sosial-politik yang baru, yaitu lahirnya dinasti-dinasti penguasa daerah. Isu yang paling sering dipakai adalah putera daerah melawan pendatang. Tentu saja tidak salah mengutamakan terjadinya penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal, sebab memang tujuan dari pemekaran ialah agar hasil-hasil pembangunan juga dapat menjangkau mereka yang selama ini tidak terjangkau. Tetapi terlalu kuat memainkan isu putera daerah juga ada bahayanya. Selain dapat menciptakan kerentanan tersendiri bagi integrasi dan persatuan bangsa, juga dapat menutup mata pada kontribusi putera-puteri terbaik bangsa yang bukan asli putera daerah bagi daerah tersebut.

 

Oh iya, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang isu pemindahan ibu kota negara?

Pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang sederhana. Tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Semua tergantung kehendak politik dari pemerintah pusat. Tentu juga harus ada dukungan dari lembaga-lembaga negara lainnya.

Sampai saat ini isu pemindahan ibu kota itu kan masih  simpangsiur.  Kalau  dilihat  dari  rumor  yang beredar di media massa, tampaknya Presiden Jokowi serius dengan rencana tersebut. Tetapi apakah mungkin dengan serta-merta rencana itu dapat dilaksanakan dalam waktu dekat? Saya kira masih banyak hal yang harus dituntaskan sebelum rencana itu dieksekusi. Yang paling utama adalah payung hukumnya. Yang kedua adalah studi kelayakan yang komprehensif terhadap daerah yang akan menjadi tujuan pemindahan tersebut. Yang ketiga adalah perencanaan yang matang, yang di dalamnya termasuk bagaimana skenario pembiaya- annya, tahapan-tahapan dan teknis eksekusinya. Itu semua kan perlu dilakukan.

Itu semua mungkin memang sudah dilakukan. Tetapi saya sendiri baru mendengarnya melalui media. Secara kelembagaan, kami di DPD belum pernah diajak bicara untuk membahasnya bersama pemerintah.

 

Seandainya nanti Ibu diajak bicara untuk membahas persoalan itu di lembaga Ibu, bagaimana sikap ibu? Setuju atau tidak setuju?

Saya tidak mau terjebak dalam polemik setuju atau tidak setuju. Bukan berarti saya tidak punya sikap. Kadang kita terlalu cepat berkomentar atau berpendapat tanpa mengetahui duduk persoalannya secara utuh. Karena usulan dan naskah akademiknya belum saya ketahui hari ini, maka saya belum bisa menentukan sikap. Bisa saja kita melakukan analisis secara mandiri tentang isu tersebut, tetapi hasilnya tidak mungkin kita lempar kepada publik menjadi opini yang liar. Beri waktu kepada pihak-pihak pengusul untuk menyampaikan usulannya dilengkapi  dengan  hasil riset  yang komprehensif  dan  kredibel.  Setelah  kita  mempelajarinya, barulah kita bisa menentukan sikap.

 

Seperti Ibu ketahui, baru-baru ini masyarakat Dayak melakukan semacam deklarasi memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk pemin- dahan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Bagai- mana pandangan Ibu dengan itu?

Iya. Dukungan itu merupakan salah satu dari sebelas butir dari naskah yang kemudian dinamakan Protokol Tumbang Anoi 2019. Latar belakang lahirnya naskah tersebut adalah upaya penguatan entitas Dayak baik dari segi sosial, budaya, dan politik. Konteksnya ditempatkan pada momentum memperingati 125 tahun kesepakatan Tumbang Anoi serta menyambut rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah.

Saya sendiri sebenarnya diundang untuk menjadi salah satu panelis pada seminarnya, tetapi ternyata tempat acara secara mendadak dipindahkan dari Kuala Kurun ke Tumbang Anoi. Saya sudah membeli tiket pesawat dan sudah mengatur jadwal untuk bisa tiba di tempat tepat pada saat jadwal saya menjadi pembicara. Tetapi karena pemindahan tempat yang mendadak itu, akhirnya saya tidak jadi pergi. Seandainya pun saya memaksakan diri pergi, saya pasti tidak bisa mencapai tempat itu tepat waktu, mengingat jarak tempuh Tumbang Anoi dari Palangkaraya sekitar tujuh jam.

 

Sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan pada forum itu?

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kesepakatan Tumbang Anoi 125 tahun lalu menjadi titik refleksi eksistensi ke-Dayak-an kita di muka bumi saat ini. Ada transformasi budaya terjadi saat itu, yaitu dari budaya barbarian yang biasa ngayau (memenggal kepala sesama manusia, red.) menjadi bangsa yang beradab, yang hidup berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi semangat egalitarian. Pada momen saat itu, suku Dayak yang terdiri dari ratusan sub-suku itu mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada dominasi sub-suku yang satu kepada sub-suku yang lain. Kemudian mereka bersepakat untuk memberlakukan hukum bersama tanpa pandang bulu. Jadi, sesungguhnya, suku Dayak adalah suku yang taat hukum, menjunjung persatuan dan kesatuan, dan dapat hidup berdampingan dengan harmonis di tengah perbedaan.

Ada keprihatinan tersendiri dari pribadi saya. Kadang ada orang-orang yang tega memanfaatkan ke-Dayak-an yang dimiliki untuk memobilisasi masyarakat Dayak demi kepentingan politik maupun ekonomi segelintir orang. Tampaknya ada kesengajaan melakukan pembodohan kepada masyarkat Dayak, yang bisa jadi pelakunya adalah orang Dayak juga, dengan tujuan agar mudah dimobilisasi. Jika kita memang tulus untuk memperjuangkan Dayak, maka mari kita berjuang untuk mencerdaskan masyarakat kita itu agar mampu bersaing di tengah persaingan lokal, nasional, maupun global.

Melestarikan budaya itu penting. Membela hak-hak masyarakat adat itu juga penting. Tetapi ada juga hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu mencerdaskan masyarakat, meningkatkan daya saing mereka dengan pendidikan dan keterampilan yang mumpuni. Kita ini kan tidak ingin jadi barang antik, yang datang dari masa lalu, yang harus dijaga sedemikian rupa agar tidak berubah sama sekali demi mempertahankan nilai keantikannya.

Poin yang ingin saya tekankan di sini adalah, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal memang tetap harus kita pertahankan, tetapi kita jangan terjerumus ke dalam eksklusivisme. Dalam konteks ini, semakin kita tertutup, kita akan semakin terbelakang. Maka, mempertahankan eksistensi Dayak juga harus ditempatkan dalam konteks kebangsaan, bahkan lebih luas lagi juga kita sebagai bagian dari warga dunia. (Red)

 

 

 

 

 

 

 

Redaksi Desapedia

Tambahkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.