32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Wamendes PDTT:  BLT Dana Desa yang Tersalurkan Baru 14,...

Wamendes PDTT:  BLT Dana Desa yang Tersalurkan Baru 14, 6 Persen, Angka Ini Masih Sangat  Rendah Sekali

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam diskusi yang diselenggarakan melalui video conference yang bertemakan “Menuju Penyaluran BLT Dana Desa 100 %” bersama  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas PPMD Jawa Timur Mohamad Yasin, Bupati Tenggralek  dan Bupati Bangkalan serta seluruh perangkat daerah lainnya pada hari Jumat lalu ( 15/5 ), Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengungkapkan saat ini BLT Dana Desa yang tersalurkan baru mencapai sekitar 11.000 desa atau 14, 6 persen.

    “Baru sekitar 1, 1 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Padahal dana yang sudah di transfer ke rekening desa sudah mencapai  Rp 20, 5 Triliun. Angka ini masih sangat  rendah sekali. BLT Dana Desa harus segera disalurkan dan dibagikan bagi warga yang berhak sebelum Hari Raya Idul Fitri”, ujar Budi dalam acara Video Conference.

    Budi Arie mengatakan, di waktu yang tersisa ini dirinya berharap semua pemangku kepentingan sama–sama bekerja keras bergotong royong agar seluruh warga desa yang berhak menerima BLT Dana Desa bisa merayakan hari raya Lebaran dengan penuh kegembiraan.

    “Sebab prinsip utama dana desa adalah instrumen distribusi keadilan. Jika diperlukan harus ada diskresi terobosan dan kreatif untuk mempercepat proses penyaluran itu. Tapi  prinsip–prinsip akuntabilitas dan tranparansi tetap harus diutamakan.  Jangan biarkan warga desa menunggu, ”  pungkas Budi.

    Sementara itu, di kesempatan yang berbeda, dalam silaturahmi dan buka puasa bersama di rumah pengurus GEPINDO di Desa Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu lalu (16/05), Anggota DPD RI Dapil Lampung Abdul Hakim sebagai pembicara dan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat, mendesak pemerintah untuk percepat pencairan dan distribusi dana desa.

    “Pemerintah harus segera mencairkan dana desa agar segera difungsikan, pihak desa segera memenuhi syarat-syarat pencairan, kordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten juga harus di lakukan, kasihan masyarakat terdampak Covid–19 karena saat seperti ini sangat membutuhkan bantuan, kami akan terus dorong hal ini”, tegas senator dapil Lampung tersebut.

    Pelaksanaan BLT Dana Desa di lapangan terus saja membuat gaduh. Bahkan, Presiden Joko Widodo melakukan pemanggilan atas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar berkaitan dengan lambatnya penyaluran BLT Dana Desa.

    Dalam siaran persnya hari Sabtu (16/5) lalu, Presiden Jokowi menyatakan perlunya ketiga menteri termasuk Menteri Desa PDTT untuk segera mempercepat dan mempersingkat proses penyaluran dana bantuan tersebut. Jokowi menambahkan, yaitu dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai dari Kemensos.

    Menurut Analis Kebijakan Koalisi Lawan Corona, Iwan Sulaiman Soelasno mengatakan teguran Presiden Jokowi kepada Menteri Desa PDTT juga berlaku bagi kinerja Wakil Menteri Desa.

    “Wakil Mendes PDTT sudah mengakui angka penyaluran BLT Dana Desa masih sangat rendah sekali. Teguran Presiden Jokowi kepada Mendes juga berlaku untuk Wamendes, maka keduanya harus segera merespon agar ada percepatan penyaluran BLT Dana Desa yang tepat sasaran dan tidak gaduh lagi di lapangan”, tegasnya.

    Koalisi Lawan Corona merupakan koalisi dari organisasi masyarakat sipil, individu, dan kalangan pers yang dipimpin oleh pegiat HAM, Nukila Evanty. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait