30.2 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Desa Wamendes Budi Arie: Terlalu Beresiko Membiarkan Desa Menerima Arus...

Wamendes Budi Arie: Terlalu Beresiko Membiarkan Desa Menerima Arus Mudik

Rekomendasi

Lainnya

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Jakarta, desapedia.id – Wabah Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, sebentar lagi akan memasuki fase yang krusial khususnya saat Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri.

    “Mudik di hari raya Lebaran adalah peristiwa Sosio Kultural yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Indonesia,” jelas Budi Arie Setiadi, Senin (6/4/2020).

    “Seluruh desa juga sudah menyiapkan berbagai protokol untuk menerima para pemudik. Relawan desa sudah dibentuk dan bekerja untuk mengantisipasi penyebaran wabah Corona. Tapi menurut hemat kami terlalu beresiko membiarkan desa menerima arus mudik,” jelas Budi.

    “Ini bukan soal siap atau tidak siap. Ini soal resiko yang harus menjadi beban desa. Jika tahun lalu ada sekitar 20 juta pemudik. Dengan asumsi sebagian besar mudik ke Pulau Jawa maka setiap desa di Jawa harus menanggung rata- rata 1200-1300 pemudik di momen itu. Tentu ini beban yang berat,” tambahnya.

    Untuk diketahui, jumlah desa di pulau Jawa di Luar Jakarta berjumlah total 15.470 desa. Rinciannya, Banten 1237 desa, Jawa Barat 5311 desa, Jawa Tengah 7808 desa, FIY 391 desa dan Jawa Timur 7723 desa.

    “Jadi selain desa harus di lindungi dari para pemudik. Beban desa juga harus dimanage dengan jumlah yang rasional dan masuk akal. Mitigasi resiko harus akurat. Jangan biarkan desa menerima beban di luar kemampuannya. Jangan biarkan desa menanggung resiko,” pungkas Budi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Berita Terkait