33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Wakil Ketua Komite I DPD RI: Revisi UU Desa...

Wakil Ketua Komite I DPD RI: Revisi UU Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang telah disahkan DPR RI Selasa (17/12) lalu, pada nomor urut 50 tercantum Rancangan Undang – Undang (RUU) Perubahan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagai pengusul atau usulan berasal dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

    Sejak itu, beragam tanggapan pro dan kontra muncul. Wakil Ketua Komite I DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik memberikan penjelasannya melalui sambungan telepon kepada awak desapedia.id.

    Menurut Abdul Kholik, DPD RI sesungguhnya ingin mendorong penguatan demokrasi desa terutama peningkatan kualitas demokrasi di desa yang rezimnya dipertegas di dalam UU Desa.

    “Fokusnya disitu, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades”, ungkapnya.

    Abdul Kholik menjelaskan, terkait pilkades, dirinya sudah bertemu dengan Bawaslu, KPU dan KPU Provinsi, dan telah mendapat respon bagus.

    “Saya sampaikan poin – poin tersebut, ada respon bagus dari pengawas dan penyelenggara. Mereka ingin menjadi penyelenggara dan pengawas pilkades”, tegasnya.

    Usulan memperkuat pilkades melalui revisi UU Desa ini, Abdul Kholik melanjutkan, didasari oleh berbagai temuan pada pelaksanaan pilkades di beberapa desa.

    “Kami ada temuan di Kabupaten Demak misalnya, ada praktek politik uang sebesar Rp. 1 juta per orang saat pelaksanaan pilkades. Ini fakta. Kami kuatir akan menjadi preseden buruk dan semakin tidak terkendali. Bahkan Ini dapat merembet ke pemilu yang lain seperti pileg dan pilkada”, tegas Abdul Kholik. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait