30 C
Jakarta
Selasa, 11 Agustus 2020
Beranda Nasional Wakil Ketua Komite I DPD RI: Revisi UU Desa...

Wakil Ketua Komite I DPD RI: Revisi UU Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Surat Penundaan Pilkades Serentak

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97 Triliun

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang telah disahkan DPR RI Selasa (17/12) lalu, pada nomor urut 50 tercantum Rancangan Undang – Undang (RUU) Perubahan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagai pengusul atau usulan berasal dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

    Sejak itu, beragam tanggapan pro dan kontra muncul. Wakil Ketua Komite I DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik memberikan penjelasannya melalui sambungan telepon kepada awak desapedia.id.

    Menurut Abdul Kholik, DPD RI sesungguhnya ingin mendorong penguatan demokrasi desa terutama peningkatan kualitas demokrasi di desa yang rezimnya dipertegas di dalam UU Desa.

    “Fokusnya disitu, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades”, ungkapnya.

    Abdul Kholik menjelaskan, terkait pilkades, dirinya sudah bertemu dengan Bawaslu, KPU dan KPU Provinsi, dan telah mendapat respon bagus.

    “Saya sampaikan poin – poin tersebut, ada respon bagus dari pengawas dan penyelenggara. Mereka ingin menjadi penyelenggara dan pengawas pilkades”, tegasnya.

    Usulan memperkuat pilkades melalui revisi UU Desa ini, Abdul Kholik melanjutkan, didasari oleh berbagai temuan pada pelaksanaan pilkades di beberapa desa.

    “Kami ada temuan di Kabupaten Demak misalnya, ada praktek politik uang sebesar Rp. 1 juta per orang saat pelaksanaan pilkades. Ini fakta. Kami kuatir akan menjadi preseden buruk dan semakin tidak terkendali. Bahkan Ini dapat merembet ke pemilu yang lain seperti pileg dan pilkada”, tegas Abdul Kholik. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    127,083
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    SE Mendes PDTT Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat...

    SURAT EDARAN Nomor 15 TAHUN 2020

    Kemendagri Siap Edarkan 74 Ribu Buku Saku Desa Tangguh...

    Jakarta, desapedia.id - Para akademisi Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi menghasilkan sebuah buku berjudul “Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19”. Peluncuran dan pembedahan buku dilakukan...

    Mendes PDTT dan Mendagri Siap Dukung PKK Sosialisasi Penggunaan...

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua...

    Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 12,97...

    Jakarta, desapedia.id – Terhitung sejak tanggal 2 Agustus tahun 2020, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah tersalur kepada Keluarga Penerima Manfaat...

    Berita Terkait