33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik: Pilkades...

Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik: Pilkades Semakin Jauh dari Kontestasi Memilih Pemimpin

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Rawan Politik Uang, Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Pilkades

    Palangkaraya, desapedia.id – Program keuangan desa menjadi yang terbaik diantara 6 rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi. Bukan hanya itu...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak mulai digelar di berbagai kabupaten di seluruI Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat misalnya, pada kurun waktu Oktober 2019 sampai April 2020 ini akan diselenggarakan Pilkades serentak di 1.835 desa. Sedangkan di Kabupaten Situbondo, Pilkades serentak akan dilaksanakan di 115 Desa pada bulan Oktober ini.

    Namun demikian, pelaksanaan Pilkades serentak didominasi oleh maraknya praktek politik uang, ketidakjelasan penyelenggaraan dan pengawasan, pertarungan politik tingkat desa antara keluarga, kerabat dan bahkan pasangan suami istri. Perdebatan tentang visi dan misi dalam tata kelola pemerintahan desa nyaris tak terdengar.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik mengamini pendapat itu. Menurut anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah ini, pelaksanaan pilkades semakin jauh dari kontestasi memilih pemimpin desa.

    “Pilkades hanya dimaknai lebih ke jabatan Kades saja”, ujarnya.

    Kholik menambahkan, agak sulit mengharapkan Pemprov atau Pemkab untuk menjadikan Pilakdes lebih berkualitas dan demokratis.

    “Agak sulit, karena tidak instansi langsung yang membawahi. Kita harus lihat dan kaji lebih mendalam aturan yang ada di UU Desa dan regulasi dibawahnya”, Kholik menambahkan.

    Aturan mengenai Pilkades serentak didalam Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PIlkades. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama.

    Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga beimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Sosialisasi Cegah Corona, Pemdes Cijengkol Woro-woro Jelajahi Perkampungan

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cijengkol bersama stakeholder terkait melaksanakan woro-woro (imbauan) atau sosialisasi pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan berkeliling menggunakan mobil yang...

    Berita Terkait