33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Desa Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Maraknya Pengawasan Desa oleh...

Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Maraknya Pengawasan Desa oleh Jaksa

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Akhir-akhir ini Kejaksaan Negeri di berbagai kabupaten cukup gencar dalam melakukan pengawasan desa terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa.

    Berawal pada tahun 2017 lalu, di Kabupaten Klaten ada program Jaksa Bina Desa. Dalam perkembangannya saat ini, Kejaksaan Negeri Klaten juga berencana menggulirkan sekolah perangkat desa. Sekolah ini diadakan secara rutin untuk mengajarkan kepada para perangkat desa soal teknis administrasi keuangan desa.

    Di Kabupaten Bekasi, Program Jaksa Jaga Desa mulai diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pekan ini. Tujuannya, membantu optimalisasi anggaran Dana Desa yang diterima seluruh kepala desa di seluruh Kabupaten Bekasi.

    Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, Haerdin, kejaksaan dalam fungsi preventifnya ingin mengusung dan mengawal pembangunan di desa agar bisa berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap bermutu.

    “Kalau tahun lalu ada Jaksa Menyapa, tahun ini ada Jaksa Jaga Desa. Bersama kami, pemerintah daerah, maupun perangkat desa bersinergi untuk membangun negeri,” kata Haerdin.

    Dia menambahkan, Jaksa Jaga Desa merupakan bentuk kontribusi penegak hukum terhadap pelaksanaan pembangunan. Besaran Dana Desa tentunya membutuhkan pengawalan penegak hukum agar tidak menimbulkan ketakutan bagi para pengguna anggaran. “Kami welcome, jika sewaktu-waktu pemerintah desa ingin konsultasi ke kami untuk bersama-sama mengawal pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa,” ucapnya.

    Sementara itu, di Kabupaten Brebes, ratusan desa di 17 Kecamatan Kabupaten Brebes berencana mengajukan permohonan pendampingan oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Hal ini terkait pengelolaan Dana Desa melalui program aplikasi Jaga Desa.

    Menurut Ketua Paguyuban Kades Kabupaten Brebes, Nahib Sodiq, langkah pendampingan Dana Desa dari TP4D tersebut akan sangat bermanfaat. Untuk itu, dirinya mendorong para kepala desa untuk memanfaatkan TP4D dalam membangun desa secara sungguh-sungguh sesuai aturan yang ada.

    Menanggapi maraknya aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaaan Negeri melakukan pengawasan desa, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam dengan tegas meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meletakkan UU Desa sebagai regulasi yang mengatur desa.

    Mantan Ketua Pansus UU Desa ini mengatakan, dua hal utama dalam UU Desa, yaitu pentingnya fungsi Pembinaan dan Pengawasan. “Dan kalau dievaluasi secara menyeluruh, fungsi pembinaan masih terasa kurang, dan yang lebih mengedepan adalah pengawasan. Ini yang tidak pas,” ucap Muqowam.

    Karena itu, dia meminta kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri untuk mengedepankan pembinaan dan meletakkan pengawasan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dalam arti menyeluruh. Bukan semata-mata pengawasan yang menakutkan bagi aparat desa.

    “Mereka bukan saja tidak mempunyai kewenangan di bidang pengawasan, tetapi pengawasan yang mereka lakukan sungguh kontradiktif dengan hakekat pengawasan dalam UU Desa,” tegas Muqowam.

    Muqowam meminta kepada semua pihak untuk mengembalikan mekanisme pengawasan melalui musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh inspektorat daerah.

    “Kehadiran Kejaksaan yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan (binwas) jangan menambah kerumitan dan ketakutan, serta berimplikasi pada minimalisasi substansi dan fungsi pembinaan,” tutupnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Pemdes Cikarageman Dibantu Babinsa Bergotong Royong Bangun Kantor BPD

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cikarageman dibantu Babinsa Koramil 06/Setu bergotong royong membangun kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarageman, di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu,...

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah cukup menyita perhatian publik lantaran...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Berita Terkait