27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Parlemen Wakil Ketua DPD RI Mahyudin: Kita Akan Perjuangkan, Baik...

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin: Kita Akan Perjuangkan, Baik Anggaran dan Regulasinya Agar Berpihak Kepada Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    Tolak Pilkada Serentak 2020, Sikap Komite I Lebih Tegas dari Pimpinan DPD RI

    Jakarta, desapedia.id – Topik tentang pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 mewarnai sejumlah laporan reses para anggota Dewan Perwakilan Daerah...

    9 Mantan Kades Berhasil Lolos ke DPRD Kabupaten Nias

    Gido, desapedia.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias resmi menetapkan 25 orang calon legislatif terpilih hasil pemilihan legislatif...

    Jakarta, desapedia.id – DPD RI mempunyai peran dan fungsi dalam merajut persatuan daerah sebagai satu kesatuan NKRI. Sebagai perwakilan daerah, DPD RI memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan. Cita-cita tersebut yang diperjuangkan DPD RI sampai saat ini.

    “Kita ketahui, di beberapa kabupaten di Indonesia masih kategori daerah tertinggal yang harus kita percepat pembangunannya agar setara dengan darah-daerah lain yang sudah maju. Kita juga mengejar atau memperkecil disparitas pembangunan di daerah,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin saat menerima audiensi mahasiswa Master School of Goverment and Public Policy (SGPP) di DPD RI (9/10).

    Mahyudin menilai jika sampai saat ini pemerataan pembangunan masih belum terwujud sepenuhnya. Masih terdapat daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan pembangunan yang berakibat pada belum sejahteranya masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut dapat memunculkan adanya rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial antar daerah yang berakibat pada perpecahan. Oleh karena itu, sebagai wakil daerah, DPD RI akan terus melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang merata.

    “Keinginan memisahkan dari Indonesia itu lahir dari ketidakadilan. DPD RI perannya bagaimana merajut daerah-daerah yang masih tertinggal, kita akan pacu, akan kita perjuangkan, baik anggaran, regulasinya agar berpihak kepada daerah. Karena DPD memang mewakili daerah,” ucap Mahyudin yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur ini.

    Sementara itu, Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat, Maria Goretti, juga menjelaskan bahwa keberadaan DPD RI sebagai jembatan antar daerah, antar pulau, yang bertujuan untuk merekatkan masing-masing kedalam wilayah NKRI. Dia menambahkan saat ini tugas DPD RI semakin berat dalam mempererat kesatuan NKRI. Dirinya menilai saat ini persatuan dan kesatuan bangsa sudah mulai terkikis dengan berbagai persoalan yang ada. Dimana persoalan-persoalan tersebut sering memunculkan konflik-konflik horisontal dalam masyarakat.

    “Kita juga melihat kemudian agak terkikis ke-Indonesiaan kita, bergeser suasan kita dan ada kecurigaan. Saya melihat DPD RI adalah lembaga yang benar-benar pantas untuk mengembalikan, menjahit, merajut kembali sesuatu yang tadi seikit bergeser tadi itu,” ucapnya.

    Maria juga menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain harus benar-benar diperhatikan pembangunannya agar persatuan tetap kuat. Dirinya menggambarkan beberapa daerah di Kalimantan Barat sering muncul permasalahan di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

    “Dan kami merupakan provinsi yang benar-benar boleh dikatakan mengalami langsung bagaimana kami berbatasan langsung dengan Malaysia yang harus mempertahankan wilayah kami. Sebagian dari teritorial kami memang dicaplok oleh Malaysia. Entikong, Sanggau sampai Melawi menjadi wilayah pemerintah Di Raja Malaysia, dan tahun 67 diambil lagi oleh kami dengan tumpah darah,” imbuhnya.(Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar...

    Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference. Dalam...

    Raker dengan Komite I, Menkominfo Ajak DPD RI Ikut...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual meeting dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny...

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum...

    Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini...

    Berita Terkait