29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana Desa diupayakan langkah pencegahan sejak awal.

    Hal ini diutarakan oleh Wakapolri Komjen. Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si dalam Rapat Kerja (Raker) Polri dan Kejaksaan Agung bersama dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada hari ini, Senin (7/9) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Wakapolri menjelaskan, ada 6 kebijakan penanganan korupsi oleh Polri. Pertama, Polri mengedepankan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kedua, penanganan korupsi pembangunan infrastruktur dan Dana Desa diupayakan langkah–langkah pencegahan sejak awal. Ketiga, tidak ada kriminalisasi terhadap kebijakan dan diskresi terkait pengelolaan anggaran.

    Keempat, lanjut Wakapolri, pada tahap penyelidikan diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan audit BPK/BPKP.

    Kelima, pola penegakan hukum dan penghukuman bukan backward looking tetapi harus forward looking (Restroative dan integrative justice). Keenam, mengedepankan asistensi dan pengawasan.

    Sampai berita ini diturunkan, Raker Komite I DPD RI dengan Polri dan Kejaksaan Agung masih berlangsung. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Respon DPN PPDI Soal Program Keuangan Desa Jadi yang...

    Jakarta, desapedia.id – Saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan melalui akun YouTube KPK pada Rabu (26/8) lalu, Ketua Komisi...

    Berita Terkait