28 C
Jakarta
Rabu, 3 Maret 2021
Beranda Parlemen Waka Komite I DPD RI Fachrul Razi: Jika Dana...

Waka Komite I DPD RI Fachrul Razi: Jika Dana Desa Tidak Cair Segera, Sebaiknya Menteri Desa Di Ganti

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Sambangi Gus Menteri, Bahas Apa Ya?  

    Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambangi Kantor Kementerian...

    Masuki Masa Reses, Komite I DPD RI Akan Dengarkan Aspirasi Soal SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi memasuki masa reses pada 12 Februari sampai 7...

    Terima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Bamsoet Dorong Optimalisasi BUMDes

    Jakarta, desapedia.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan masa depan Indonesia tidak lagi berada di perkotaan. Melainkan di...

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP yang menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI menjadi geram dengan kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini masih ambigu dalam mengambil sikap dalam pencairan dana desa.

    “Jika dana desa tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa di Ganti Saja, pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media,” tegas Senator asal Aceh ini di Jakarta Rabu (8/4).

    Pimpinan Komite I ini menyayangkan jika Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen dari pagu tahap pertama 40 persen atau 13 persen dari keseluruhan dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 72 trilun.

    Sementara menurut Senator Fachrul Razi, dana desa bisa digunakan untuk menanggulangi COVID-19,

    “Kita bisa gunakan baik pencegahan maupun penanganan pandemi bahkan untuk logistik, bantuan sosial dan bantuan mendesak lainnya, ini jelas Pemerintah kurang masif dan cepat,” jelasnya.

    Senator Fachrul Razi mengatakan, dalam keadaan pencegahan Covid-19, desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan. “Semua orang pulang kerumah, dan rakyat dihimbau tidak keluar rumah dan semuanya berada di dalam tanggung jawab desa sementara dana desa hingga awal April ini tidak dapat digunakan untuk pencegahan Covid-19,” tegas Fachrul Razi.

    Fachrul Razi mengatakan akibat pandemi Covid–19, yang merasakan susah dan menderita itu masyarakat di desa. Negara harus hadir di desa dalam menyelamatkan rakyatnya.

    “Rakyat di desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan sembako, sementara dana desa yang seharusnya dapat digunakan namun tidak dicairkan oleh pemerintah hingga saat ini,” tegas Fachrul Razi.

    Dana desa dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya untuk penanganan dan pencegahan Covid–19 serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli. “Tersendatnya penyaluran dana desa tahap pertama pada April 2020 ini sangat berbahaya karena kita berada dalam bencana, disaat di desa dibutuhkan untuk realokasi terkait penanganan dan pencegahan Covid–19 serta dipergunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

    Pimpinan Komite I ini sejak awal sudah mengingatkan bahwa berkaitan dana desa, berikan hak desentralisasi desa dalam mengelolanya, jangan terlalu di ikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan dana desa itu akhirnya terlambat.

    Fachrul Razi juga menegaskan bahwa Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk mengatur hal–hal yang sama tetapi dengan pertimbangan kebijakan di daerah semakin menghambat dana desa.

    Fachrul Razi juga meminta Mendagri lebih tegas terhadap Kepala Daerah,

    “jika perlu tahan dana transfer ke daerah jika Bupati dan Walikota terlibat dalam penghambatan dana desa, kepala daerah yang belum menetapkan peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, silahkan Pak Menteri kasih hukuman adminstrasi hingga hukuman yang berat, karena kelalaian lebih berbahaya dalam keadaan darurat seperti ini,” pintanya.

    “Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Harusnya dalam keadaan darurat seperti ini, Menteri Desa dapat mengeluarkan Instruksi percepatan dana desa lebih cepat dalam terkait aturan lainnya karena kondisi darurat,” tutupnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,353,834
    Kasus Positif
    Updated on 3 March 2021 - 22:30 WIB 22:30 WIB

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI dan Mendagri Sepakati Pemekaran Provinsi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual dengan Menteri...

    Komite I DPD RI Sambangi Gus Menteri, Bahas Apa...

    Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambangi Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan...

    Revisi UU Otsus Papua Terbatas Tiga Pasal, Ketua Komite...

    Jakarta, desapedia.id – Rencana pembahasan draft perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus) diharapkan tidak hanya...

    Sandiaga Uno Berkantor di Bali, Wakil Ketua DPD RI:...

    Jakarta, desapedia.id – Keinginan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk berkantor sebulan sekali di Bali mendapat respon senator muda asal daerah pemilihan...

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas perubahan...

    Berita Terkait