33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Opini Wabah Dan Kepala Daerah

Wabah Dan Kepala Daerah

Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014, Pj. Gubernur Riau 2013-2014

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke Depan

    Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya,...

    BUMDes Persampahan, Contoh Pemanfaatan Sirkular Ekonomi di Desa

    Pengelolaan Sampah di Desa dapat dilaksanakan melalui Unit Usaha BUMDes. Potensi dari bisnis ini sangat besar dan prinsip menjalankan...

    Pandemi Covid 19 telah melanda 215 negara, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri wabah ini telah berjangkit di semua provinsi (34) dan hampir 90 % kabupaten/kota (508) kita. Presiden Jokowi telah menetapkan virus Corona ini sebagai bencana nasional non-alam. Tanggung jawab penanggulangan menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemda memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

    Kepala Daerah ditugaskan sebagai Kepala Gugus Tugas Covid 19 di wilayahnya masing-masing. Tidak hanya APBD, ASN, dan fasilitas RSUD beserta tenaga kesehatannya, kepala daerah memutar otak alias mengerahkan segenap kemampuan kepemimpinannya untuk mengatasi wabah.

    Bagi 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 9 Desember tahun ini, mereka wajib pula memfasilitasi kelancaran jalannya pencoblosan ditengah-tengah berkecamuknya wabah dan keterbatasan dana APBD.

    Dalam melaksanakan tugasnya itu kepala daerah serta para pembantunya tidak bisa duduk manis di belakang meja di pendopo rumah jabatan, tapi harus turun ke lapangan mengontrol keadaan masyarakat, mengedukasi dan memotivasi mereka, serta memastikan kebijakannya dijalankan.

    Bahkan, tidak jarang mereka juga harus terbang ke Jakarta menghadiri berbagai rapat penting yang tidak bisa pakai daring.

    Maka, dalam memikul tugas serupa itu, kepala daerah dan para pembantunya akan rawan terpapar virus.

    Hari ini kabar duka cita datang dari Kabupaten Way Kanan. Edward Anthony, Wabup Way Kanan wafat. Beberapa hari sebelumnya, Wako Banjarbaru, Nadjmi Adham meninggal dunia.

    Awal Agustus, Gubernur Kepri, Isdianto yang baru dilantik Presiden Jokowi terjangkit virus Corona. Pertengahan Juli, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi positif Covid. Bulan April lalu, Bupati Morawali Utara Aptripel Tumimomor dan Walikota Tanjung Pinang, Syahrul juga wafat akibat Covid.

    Biaya mencetak kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mahal sekali, proses pemilihannya juga melibatkan rakyat secara langsung.

    Karena itu, sebaiknya ke depan standar proteksi kesehatan dan keamanan mereka dalam menjalankan tugas negara di era wabah ini perlu ditingkatkan. Kantor kepresidenan bersama Kemenkes dan Kemendagri seyogyanya menerbitkan pedoman agar jangan lagi jatuh korban. Bagi wakil kepala daerah dan kepala daerah yang telah gugur kena Covid 19 kiranya patut diberikan bintang jasa. ***

    Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
    Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
    Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014, Pj. Gubernur Riau 2013-2014

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 12:35 WIB 12:35 WIB

    Terpopuler

    Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010...

    Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di...

    Komunitas Malinau Milenial Mandiri (M3) Siap Mendongkrak Literasi ...

    Penulis : Lisa, Pegiat Literasi Kalimantan Utara, Tinggal di Tarakan Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan...

    Dari Jendela Nurani Menuju Bangkok

    Penilaian sebagai penulis buku Jendela Nurani yang dilakukan secara independen oleh Media Guru telah membawa saya Caroline, pimpinan LKP Caroline Salon dan Spa, Praya,...

    BUMDesa Bukan Badan Hukum Privat

    KEBUNTUAN teoritis atas praksis BUM Desa terjadi karena kaidah hukum Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melegitimasi badan hukum BUM Desa...

    Jungkir Balik Regulasi Pelaksanaan UU Desa

    Regulasi merupakan sebuah produk politik kelembagaan, yang di dalamnya mengandung kehendak politik, insentif politik, hasrat kekuasaan, nilai, pengetahuan, dan pengalaman. Secara historis pengaturan (regulasi) desa...

    Berita Terkait