Beranda Opini UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

Anom Surya Putra
Anom Surya Putrahttps://www.pasardesa.com/
Ketua Umum Perkumpulan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Kesimpangsiuran Sampah = Konteks Saat Ini Tidak Sama Dengan Aturan

    Ruwet permasalahan SAMPAH dimulai dari pembagian urusan kewenangannya, yaitu SAMPAH yang dikelola di Dinas PUPR, dan dilain pihak dikelola...

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus...

    Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan

    Pembinaan, pengawasan dan  pendampingan  desa menjadi tema penting yang perlu dibicarakan berkenaan dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014...

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

    Judul peraturan ini panjang sekali seperti judul makalah. Bahasa hukum yang terdapat dalam ketentuan UU ini mesti hati-hati diinterpretasi terutama berkaitan dengan Dana Desa.

    Kaidah hukum Pasal 72 ayat (2) UU Desa memang secara pengetahuan, historis dan pragmatis merupakan hukum yang melegitimasi spirit Dana Desa sebagai Hak Rakyat Desa. Asas hukumnya jelas rekognisi dan subsidiaritas. Kalau pembaca ada yang tanya kedua asas ini, sebaiknya tidak perlu baca tulisan ini. Langsung saja nonton drama korea VIP.

    Pasal 28 angka 8 UU No. 2/2020 a quo menyatakan, “ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Desa beserta penjelasannya DINYATAKAN TIDAK BERLAKU SEPANJANG….”

    Hukum dogmatik yang teoritis dan nomatif membedakan antara frasa “DINYATAKAN TIDAK BERLAKU” dengan frasa “MENCABUT…”

    Pertama, frasa “Dinyatakan Tidak Berlaku Sepanjang…”, dimaknai sebagai: KONDISI tertentu, tapi akibat hukumnya masih diakui. Dana Desa sebagaimana dalam UU Desa tidak berlaku semasa penanganan Covid19 atas dasar kekuasaan PRESIDENmu dan sudah diperkuat oleh kekuasaan DPRmu melalui UU ini.

    Seperti kita lihat, contohnya seperti kebijakan BLT DD. Kebijakan DD dalam BLT DD tentu bertolakbelakang dengan asas hukum rekognisi-subsidiaritas dan Pasal 72 ayat (2) UU Desa (mohon jangan diperluas sebagai PENGKHIANATAN UU Desa), karena DD diterapkan dalam skema lain bernama BLT dan bersifat sementara, sepanjang masa penanganan Covid19.

    Artinya, selama Covid19 belum selesai, Dana Desa diterapkan dengan gaya BLT, dan bukan sesuai asas hukum rekognisi-subsidiaritas. Dengan demikian secara normatif, Pasal 72 ayat (2) UU Desa untuk sementara hilang kekuatan daya ikatnya semasa pandemi Covid19.

    Kedua, frasa “Mencabut…,” maknanya ialah pasal tertentu dalam UU tertentu dinyatakan tidak punya kekuatan daya ikat lagi. Kaidah hukum dalam Pasal 28 angka 8 UU No. 2 Tahun 2020 TIDAK MENCABUT kaidah hukum yang melandasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa.

    Kesimpulannya, kekuasaan negara sedang melanggar UU Desa khususnya kaidah hukum mengenai Dana Desa selama pandemi Covid-19, tapi tidak mencabut kaidah hukum Dana Desa dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa.

    Krisis hukum atas Desa akan terjadi apabila kekuasaan negara lupa mencabut UU urusan pandemi Covid-19 ini dalam kondisi pandemi sudah reda (atas dasar pertimbangan epidemiologis dan aspek lainnya). ***

    Anom Surya Putra
    Anom Surya Putrahttps://www.pasardesa.com/
    Ketua Umum Perkumpulan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Desa

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    543,975
    Kasus Positif
    Updated on 2 December 2020 - 16:15 WIB 16:15 WIB

    Terpopuler

    Menyiapkan Pengelolaan Persampahan yang Efisien, Produktif, Good Corporate/Financial Management...

    Pengelolaan PPK-Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan persampahan pada dinas / SKPD di kabupaten dan kota di Indonesia...

    20 Tahun UU Kehutanan, Bagaimana Kehidupan Masyarakat Adat?

    Tepat pada September, 20 tahun lalu merupakan peristiwa penting bagi masyarakat adat. Kala itu, mulai pemberlakuan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Ia dinilai sebagai...

    UU Desa: Amanat Reformasi dan Desa yang Beragam

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau seringkali disebut UU Desa, pada dasarnya merupakan buah reformasi terkait kebijakan Negara atas desa, atau yang...

    Dana Desa di Tegal Maja Diharapkan Sebagian Disisihkan untuk...

    Indonesia hari ini memasuki tahap baru revolusi industri yang disebut revolusi industri 4.0. Berbagai aspek kehidupan mulai berubah akibat dampak dari revolusi industri 4.0...

    Apa Kabar Dana Desa?

    Jika pada saat libur lebaran kemarin kita mudik ke kampung halaman pasti akan merasakan hal-hal yang berbeda.Pertama, infrastruktur jalan yang banyak dibicarakan orang karena...

    Berita Terkait