30.4 C
Jakarta
Rabu, 8 Juli 2020
Beranda Opini UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

Anom Surya Putra
Anom Surya Putrahttps://www.pasardesa.com/
Ketua Umum Perkumpulan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Hambatan Birokrasi Dalam Tata kelola Peraturan Perundang-undangan: Peringatan Keras Jokowi Kepada Para Menteri dalam Menangani Covid-19

    Presiden Joko Widodo menegur keras kinerja kabinetnya dalam menangani pandemik COVID-19. Teguran itu diikuti dengan ancaman reshuffle dan pembubaran lembaga. Pada...

    Awas! Miskalkulasi Untung Rugi Atas Nama Kemudahan Investasi

    Inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang merupakan carry over...

    Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Segera!

    Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di...

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

    Judul peraturan ini panjang sekali seperti judul makalah. Bahasa hukum yang terdapat dalam ketentuan UU ini mesti hati-hati diinterpretasi terutama berkaitan dengan Dana Desa.

    Kaidah hukum Pasal 72 ayat (2) UU Desa memang secara pengetahuan, historis dan pragmatis merupakan hukum yang melegitimasi spirit Dana Desa sebagai Hak Rakyat Desa. Asas hukumnya jelas rekognisi dan subsidiaritas. Kalau pembaca ada yang tanya kedua asas ini, sebaiknya tidak perlu baca tulisan ini. Langsung saja nonton drama korea VIP.

    Pasal 28 angka 8 UU No. 2/2020 a quo menyatakan, “ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Desa beserta penjelasannya DINYATAKAN TIDAK BERLAKU SEPANJANG….”

    Hukum dogmatik yang teoritis dan nomatif membedakan antara frasa “DINYATAKAN TIDAK BERLAKU” dengan frasa “MENCABUT…”

    Pertama, frasa “Dinyatakan Tidak Berlaku Sepanjang…”, dimaknai sebagai: KONDISI tertentu, tapi akibat hukumnya masih diakui. Dana Desa sebagaimana dalam UU Desa tidak berlaku semasa penanganan Covid19 atas dasar kekuasaan PRESIDENmu dan sudah diperkuat oleh kekuasaan DPRmu melalui UU ini.

    Seperti kita lihat, contohnya seperti kebijakan BLT DD. Kebijakan DD dalam BLT DD tentu bertolakbelakang dengan asas hukum rekognisi-subsidiaritas dan Pasal 72 ayat (2) UU Desa (mohon jangan diperluas sebagai PENGKHIANATAN UU Desa), karena DD diterapkan dalam skema lain bernama BLT dan bersifat sementara, sepanjang masa penanganan Covid19.

    Artinya, selama Covid19 belum selesai, Dana Desa diterapkan dengan gaya BLT, dan bukan sesuai asas hukum rekognisi-subsidiaritas. Dengan demikian secara normatif, Pasal 72 ayat (2) UU Desa untuk sementara hilang kekuatan daya ikatnya semasa pandemi Covid19.

    Kedua, frasa “Mencabut…,” maknanya ialah pasal tertentu dalam UU tertentu dinyatakan tidak punya kekuatan daya ikat lagi. Kaidah hukum dalam Pasal 28 angka 8 UU No. 2 Tahun 2020 TIDAK MENCABUT kaidah hukum yang melandasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa.

    Kesimpulannya, kekuasaan negara sedang melanggar UU Desa khususnya kaidah hukum mengenai Dana Desa selama pandemi Covid-19, tapi tidak mencabut kaidah hukum Dana Desa dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa.

    Krisis hukum atas Desa akan terjadi apabila kekuasaan negara lupa mencabut UU urusan pandemi Covid-19 ini dalam kondisi pandemi sudah reda (atas dasar pertimbangan epidemiologis dan aspek lainnya). ***

    Anom Surya Putra
    Anom Surya Putrahttps://www.pasardesa.com/
    Ketua Umum Perkumpulan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Desa

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    64,958
    Kasus Positif

    Terpopuler

    RUU HIP dan Monopoli Legislasi Satu Kamar

    Kisruh pembentukan undang-undang  di DPR akibat penyusunan RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) masih terus berlanjut. Sejumlah substansi kontroversial berpotensi mengubah...

    Akhir Bulan April Covid-19 Berakhir

    Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di...

    Dana Desa Harus Dipertahankan

    Beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, lantaran diketahui...

    Peran BUMDes Sebagai Jaring Pengaman Ekonomi Desa Disaat Krisis...

    Jakarta, desapedia.id - Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta melalui akun media sosialnya memberikan penjelasan tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai...

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup kecil, bahkan sampai lingkup yang...

    Berita Terkait