29.4 C
Jakarta
Senin, 25 Januari 2021
Beranda Nasional UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang Penanganan Covid-19, Akademisi: Pemerintah Harus Memberikan Batasan Waktu yang Jelas Melalui Keppres

Rekomendasi

Lainnya

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    Revisi UU Desa Sudah Teragendakan di Masa Sidang III Tahun 2021, Ini Penjelasan Waka Komite I DPD RI

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang tampil sebagai salah satu narasumber pada talkshow...

    7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi, Eks Pansus UU Desa Soroti Fragmentasi di Pemerintah Pusat

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa.

    Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M. Nur Solikhin kepada desapedia.id menjelaskan perihal polemik tersebut.

    Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 28 UU nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid–19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU telah mengatur akibat hukum bagi sejumlah ketentuan yang terdapat dalam 12 (dua belas) Undang-Undang.

    Solikhin melanjutkan, akibat hukum yang muncul adalah ketentuan tersebut tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Salah satu yang terkena akibat hukum adalah ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Ketentuan tersebut mengatur dua syarat keberlakuan Pasal 28 UU Nomor 2/2020 yaitu  pada saat penanganan Covid-19 dan dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan. Sifat ketentuan yang mencabut Pasal 72 ayat (2) UU Desa tersebut bersifat situasional dalam kondisi tertentu. Dalam salah satu kondisi yang diatur dalam Perpu tersebut maka Pasal 72 ayat (2) di UU Desa menjadi tidak berlaku. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) di UU Desa akan menjadi berlaku kembali pada saat situasi yang dihadapi sudah teratasi.

    Terkait penanganan pandemi saat ini maka ketentuan Pasal 72 ayat (2) tersebut tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU No. 2/2020. Namun, apabila situasi pandemik ini sudah teratasi maka ketentuan tersebut akan efektif berlaku kembali.

    Solikhin menilai, ketentuan ini menimbulkan kompleksitas tekait dengan kapan mulai tidak berlaku dan kapan mulai efektif Pasal 72 ayat (2) UU Desa tersebut.

    “Dalam hal ini pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan dengan penentuan waktu tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres). Hal ini sangat diperlukan mengingat konsekuensi hukum yang nyata terhadap keberlakuan suatu norma dalam undang-undang. Seharusnya ada Keppres untuk memastikan penetapan waktu”, tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    999,256
    Kasus Positif
    Updated on 25 January 2021 - 15:59 WIB 15:59 WIB

    Indeks Berita

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    AWI Ungkap Akar Masalah Triliunan Pupuk Subsidi Menguap

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, 11 Januari 2021 mempertanyakan hasil penyaluran triliunan rupiah melalui...

    AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena...

    Jakarta, desapedia.id – Agraria Watch Indonesia atau AWI mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi mangrove. Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi...

    7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi,...

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini telah memasuki usia ke 7....

    Hadir Bareng di Peringatan 7 Tahun UU Desa, Ini...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menghadiri secara langsung peringatan 7 tahun UU Nomor...

    Berita Terkait