33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa UU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

UU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat didelegasikan pembinaan dan pengawasannya kepada Perangkat Daerah.

    Namun demikian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dilakukan selama 5 tahun terakhir ini.

    Menurut Dumaria Elfrida Simanjuntak, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), ide urgensi pengawasan desa oleh masyarakat desa sebenarnya dapat diperkenalkan dan dipahami, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas sosial.

    “Jika mau menyelami semangat UU desa, akan kita temukan semangat pemberdayaan atau keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal UU ini,” kata Dumaria kepada Desapedia.id, di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

    Dumaria menambahkan, secara filosofis, rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas dalam UU Desa menjadi sebuah legitimasi dilakukannya pengawasan oleh masyarakat. “Selanjutnya pengawasan itu disebut sebagai pengawasan bottom up,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait