26.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Oktober 2021
BerandaDesaUU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

UU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Rekomendasi

Lainnya

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat didelegasikan pembinaan dan pengawasannya kepada Perangkat Daerah.

    Namun demikian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dilakukan selama 5 tahun terakhir ini.

    Menurut Dumaria Elfrida Simanjuntak, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), ide urgensi pengawasan desa oleh masyarakat desa sebenarnya dapat diperkenalkan dan dipahami, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas sosial.

    “Jika mau menyelami semangat UU desa, akan kita temukan semangat pemberdayaan atau keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal UU ini,” kata Dumaria kepada Desapedia.id, di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

    Dumaria menambahkan, secara filosofis, rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas dalam UU Desa menjadi sebuah legitimasi dilakukannya pengawasan oleh masyarakat. “Selanjutnya pengawasan itu disebut sebagai pengawasan bottom up,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    4,232,099
    Kasus Positif
    Updated on 15 October 2021 - 02:12 WIB 02:12 WIB

    Indeks Berita

    Hipnosis, Mengubah Paradigma Kehamilan dan Persalinan yang Sulit dan...

    Desapedia.id - Proses kehamilan dan persalinan bukanlah hal yang sulit, sakit dan menakutkan. Untuk menyamakan persepsi tersebut, Rimata Training...

    Berita Terkait