32.2 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Desa UU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

UU Desa Amanatkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat didelegasikan pembinaan dan pengawasannya kepada Perangkat Daerah.

    Namun demikian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dilakukan selama 5 tahun terakhir ini.

    Menurut Dumaria Elfrida Simanjuntak, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), ide urgensi pengawasan desa oleh masyarakat desa sebenarnya dapat diperkenalkan dan dipahami, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas sosial.

    “Jika mau menyelami semangat UU desa, akan kita temukan semangat pemberdayaan atau keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal UU ini,” kata Dumaria kepada Desapedia.id, di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

    Dumaria menambahkan, secara filosofis, rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas dalam UU Desa menjadi sebuah legitimasi dilakukannya pengawasan oleh masyarakat. “Selanjutnya pengawasan itu disebut sebagai pengawasan bottom up,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu (10/5) lalu. Saat itu berhasil...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Berita Terkait