33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Opini UU Desa: Amanat Reformasi dan Desa yang Beragam

UU Desa: Amanat Reformasi dan Desa yang Beragam

Redaksi Desapedia
Redaksi Desapediahttps://www.desapedia.id/
DESAPEDIA.ID merupakan portal berita yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berita, informasi dan pengetahuan terkini tentang desa di seluruh Indonesia

Rekomendasi

Lainnya

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Pemerintah Harus Menerbitkan Kembali Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Segera!

    Buruknya pelayanan persampahan di kabupaten dan kota di Indonesia sudah menjadi perihal umum. Sampah-sampah yang ada di perkotaan di...

    Pokok Pikiran ADEKSI dan ADKASI Perihal Persyaratan Calon Kepala Daerah

    Menjadi kepala daerah bukan hanya sekedar merebut kekuasaan dalam pemerintahan, melainkan pula sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi...

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau seringkali disebut UU Desa, pada dasarnya merupakan buah reformasi terkait kebijakan Negara atas desa, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Untuk menguji apakah amanat itu telah diwujudkan secara sungguh-sungguh, setidaknya ada tiga kata kunci yang perlu dicermati. Semangat reformasi baru dapat dikatakan terpenuhi, dan itu berarti kita telah menghindari kesalahan pada masa lalu (orde baru), adalah jika kebijakan baru tentang desa itu mampu merealisasikan (1) pengakuan atas hak asal-usul, (2) yang bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) Negara; di dalam situasi sosial dan budaya yang (3) keberagaman di Nusantara ini.

    Inilah inti dari pengakuan dan penghormatan konstitusi Indonesia terhadap susunan asli sebagaimana yang dulu disebutkan dalam Penjelasan II atas Pasal 18 UUD 1945 sebelum mengalami amandemen pada tahun 2000 lalu. Saat ini, pengakuan atas susunan asli itu kembali ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

    Secara lengkap Pasal 18B ayat (2) itu berbunyi bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Adapun contoh dari apa yang dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pada Pasal 18B ayat (2) ini adalah apa yang disebut sebagai ‘desa atau disebut dengan nama lain’.

    Ada-tidaknya pengakuan atas hak asal-usul dapat dilihat sejauh mana kebijakan Negara mengakui keberlakukan hak-hak bawaan masing-masing susunan asli yang sejatinya meliputi 3 elemen utama. Yakni menyangkut tata organisasi, tata aturan yang digunakan, dan juga pengakuan atas hak-hak atas ulayat atau wilayah adat.

    Berdasarkan ’tipe-tipe sosial dan budaya’, kita pun kemudian mengenal desa yang warganya mengadalkan kelangsungan hidupnya sehari-hari melalui kegiatan berburu dan meramu, ditambah sistem berkebun yang amat sederhana, seperti yang banyak dijumpai di Kepulauan Mentawai; pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua; desa dengan warga petani ladang berputar, sebagimana yang banyak dijumpai di Pedalaman Sumatera, Sulawesi, Kalimantan; desa-desa petani sawah (Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan), dan desa pesisir dengan warga yang dominan menjadi nelayan, sebagaimana umum dijumpai di wilayah pantai/pesisir pada ribuan pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman masing-masing desa makin diperkaya pula oleh tinggi-rendahnya pengaruh Hindu, Zending dan Missi, Islam, dan ‘Orde Pembangunan’.

    Singkat kata, susunan asli di Indonesia sangatlah beragam.  Implementasi UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang dihentikan keberlakuannya seiring angin reformasi, telah menambah kerumitan keberagaman desa itu. Tim Peneliti Forum Pembangunan dan Pembaruan Desa/FPPD (2007) pernah membuat klasifikasi berdasar tinggi-rendahnya pengaruh adat pada desa-desa (dalam arti pemerintahan desa) di Indonesia.

    Hasil penelitian itu menunjukkan ada desa yang pengaruh adatnya masih sangat kuat, ada pula desa yang pengaruh adatnya sudah pudar, yang tinggal hanya ritual-ritualnya saja seperti kenduri dan selamatan. Ada pula yang sesungguhnya tidak ada desa kecuali kelompok masyarakat adat.

    (Artikel ini dikutip dari buku “Kembali ke Mandat: Hasil Pengawasan Komite I DPD RI Atas Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Opini)

    Dalam rangka lima tahun terbitnya UU Desa pada 15 Januari 2014, kami menayangkan 8 artikel opini mengenai UU Desa. Diantaranya:

    Redaksi Desapedia
    Redaksi Desapediahttps://www.desapedia.id/
    DESAPEDIA.ID merupakan portal berita yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berita, informasi dan pengetahuan terkini tentang desa di seluruh Indonesia

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Terpopuler

    UU Desa untuk Kedaulatan Desa ?

    Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memuat konsep-konsep baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang...

    Agenda-agenda yang Terabaikan dalam UU Desa

    Zakaria dalam esai “Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru”, menyerukan perlunya perlindungan desa dari intervensi negara, termasuk melalui pemulihan kedaulatan desa. Persoalannya kemudian adalah,...

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus tersebut bermula dari Negara Tiongkok,...

    Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa

    Oleh : Alfurkon Setiawan (Asisten Staf Khusus Presiden) Pembangunan perbatasan, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden Jokowi-JK menebalkan frase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat...

    Kontradiksi Dana Desa

    Anda jangan pongah karena telah memberi Dana Desa (DD) sebesar 60 T, dan jangan merasa gagah perkasa karena membatalkan kenaikan DD. Besaran DD tidak...

    Berita Terkait