28.9 C
Jakarta
Senin, 19 Oktober 2020
Beranda Desa UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    SOKSI Gelar Rapat Pleno Diperluas, Ketua Umum Ali Wongso Jelaskan Rencana Program Pemberdayaan Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar Rapat Pleno Diperluas pada Jumat (16/10) secara virtual yang...

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Jakarta, desapedia.id – Pengesahan Rancangan Undang–Undang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang telah memiliki banyak catatan. Namun demikian, Pemerintah tetap memandang pemberlakukan UU Cipta Kerja ini akan menguntungkan masyarakat desa.

    Pandangan pemerintah tersebut telah tercermin dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengatur penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum.

    Pengaturan dalam pasal 117 UU Cipta Kerja itu memudahkan BUMDes untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain, mengakses permodalan, mengembangkan usaha ekonomi dan memberikan layanan umum.

    Dalam pasal 109 UU Cipta Kerja juga mengatur soal kemudahan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk BUMDes dan UMK Desa. Dalam pasal ini diatur tentang pendirian Perseroan Terbatas (PT) perorangan dapat dilakukan oleh BUMDes dan UMK. Sebagaimana juga diatur dalam pasal 109 ini, perseroan untuk UMK Desa diberikan keringanan untuk biaya pendirian badan hukum.

    Terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM, dalam pasal 86 UU Cipta Kerja menyebutkan kemudahan pendirian koperasi primer cukup beranggotakan 9 orang dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah.

    Di pasal 91 UU Cipta Kerja menyebutkan juga bahwa pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi perizinan. Sedangkan di pasal berikutnya, yaitu pasal 92 menyatakan UMKM mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha. Hal lainnya yang menguntungkan pelaku UMKM dalam UU Cipta Kerja adalah seperti yang diatur pada pasal 48, yaitu sertifikasi halal bagi UMK digratiskan. (Iwan)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Metode Pengalokasian Dana Desa 2021 Makin Berkeadilan

    Jakarta, desapedia.id – Pada tahun 2021 yang akan datang, alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara...

    Pengelolaan Lahan Tidur dan Pengembangan BUMDes Jadi Prioritas dalam...

    Bekasi, desapedia.id - Pembangunan fisik masih mendominasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Burangkeng Tahun Anggaran 2021. Menurut Kepala Desa Burangkeng, Nemin bin H Sain,...

    Tingkatkan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Desa, Digides Beri Layanan...

    Jakarta, desapedia.id – Digides atau Digital Desa dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi desapedia.id pada Selasa (13/10), menjelaskan, desa  merupakan salah  satu  bagian  yang ...

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menja ...

    Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU...

    Berita Terkait