30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Uji Sahih RUU Wilayah Negara, DPD RI Dorong Kesejahteraan...

Uji Sahih RUU Wilayah Negara, DPD RI Dorong Kesejahteraan Wilayah Perbatasan dan Kedaulatan NKRI

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Manado, desapedia.id – Dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wilayah Negara, Komite I DPD RI menggelar focus group discussion (FGD) secara bersamaan di Manado, Sulawesi Utara dan Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (16/7/2019).

    Untuk pelaksanaan FGD di Manado, Komite I DPD RI bekerjasama Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan menggandeng Universitas Tanjungpura (Untan) untuk di Pontianak.

    Di Manado, rombongan Komite I DPD RI dipimpin Benny Rhamdani selaku Ketua Komite I DPD RI. Dalam sambutannya, Benny memaparkan bahwa DPD RI mengambil momentum untuk menguatkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiatif pengusulan RUU Wilayah Negara.

    Dia menjelaskan, meskipun dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sudah memberikan penegasan teritori wilayah negara Indonesia, namun secara nyata belum memberi perhatian pada aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

    “Pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan pemerintah, karena selain sebagai garda depan dan harga diri bangsa, juga menjadi cermin kedaulatan negara,” kata Benny dalam keterangan tertulis yang diterima Desapedia.id.

    Dia melanjutkan, “Kita bersyukur bahwa pemerintah sekarang memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan Indonesia Timur dan wilayah-wilayah perbatasan, baik laut maupun darat. Ini harus kita sambut dengan memberikan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang lebih kuat nantinya.”

    Sementara itu, dalam sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara yang disampaikan Asistensi I Pemprov Sulut, Edison Humiang, menyampaikan bahwa membangun wilayah perbatasan harus menggunakan pendekatan di luar konteks normal. Maksudnya, tidak dalam hitungan untung rugi dan investasi namun diletakkan dalam kerangka kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Di Sulut sendiri ada dua Kabupaten yang bertetangga langsung dengan Filipina, yakni Miangas dan Marore.

    “Kebijakan program, kegiatan dan rencana pembangunan wilayah negara, khususnya perbatasan harus mampu meng-cover setiap aspek kebutuhan daerah perbatasan sesuai dengan karakteristik daerah otonom itu sendiri,” paparnya.

    Adapun pakar hukum laut sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Flora Pricilia Kalalo, menegaskan bahwa RUU Wilayah Negara harus dapat diselaraskan dengan 5 pilar poros maritim Presiden Jokowi.

    Flora Pricilia Kalalo

    “Oleh karenanya, implementasi kekuatan eksekutorialnya menjadi penting. Belajar dari pengalaman kelembagaan yang mengawal perbatasan selama ini masih minim kewenangan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, hadir beberapa narasumber lainnya. Diantaranya Ketua Tim Ahli RUU Wilayah Negara, Basilio Arraujo; Kepala BPP Sulawesi Utara, Jemmy Gagola; perwakilan Kemendari, Alvius Dailami; dan pemerhati wilayah perbatasan, Irfan Basri. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5)...

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Sosialisasi 4 Pilar...

    Tarakan, desapedia.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite...

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Berita Terkait