30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Tugas Penataan Kewenangan Desa di Kemendagri, Bukan Kemendes

Tugas Penataan Kewenangan Desa di Kemendagri, Bukan Kemendes

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memberikan 9 catatan penting terhadap implementasi UU Desa. Seperti yang telah diwartakan desapedia.id sebelumnya, salah satu dari 9 poin tersebut adalah soal keengganan Bupati dan Walikota untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Daftar Kewenangan Desa.

    Dengan adanya Perbup atau Perwali tersebut, maka dapat menjadi rujukan bagi Pemerintahan Desa untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.

    Dalam catatan FITRA, dari 74.957 desa, baru 20 persen Pemkab dan Pemkot yang sudah menerbitkan Perbup dan Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa tersebut.

    Menanggapi hal itu, Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (FPKD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri), Sautma Sihombing meminta agar Pemkab dan Pemkot segera berkoordinasi dengan Kemendagri terkait penerbitan Perbup atau Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa.

    Menurutnya, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, penataan kewenangan desa sesungguhnya merupakan ranah kerja yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan di Kemendes PDTT.

    “Ini salah satu faktor penyebab lambannya Perbup dan Perwali diterbitkan. Pemahaman Pemkab dan Pemkot tentang posisi atau arti pentingnya kewenangan desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup perencanaan, keuangan, kelembagaan, peraturan, dan lain – lain masih sangat lemah”, tegasnya.

    Sihombing Menambahkan, Kemendes PDTT selaku “Penentu Prioritas Dana Desa yang merupakan Nafas dan Darah Desa” sesungguhnya belum secara konsisten dan konsekuen untuk menetapkan Kewenangan Desa sebagai Pondasi dan Acuan dalam pelaksanaan seluruh roda Desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 17:43 WIB 17:43 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait