31.3 C
Jakarta
Sabtu, 9 Januari 2021
Beranda Desa Transparansi Pemerintah Desa Menjadi Kunci BLT Dana Desa Tepat...

Transparansi Pemerintah Desa Menjadi Kunci BLT Dana Desa Tepat Sasaran

Rekomendasi

Lainnya

    Warga Desa Lebih Mendukung Vaksinasi Covid–19, Sudah Semestinya Kades Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin

    Jakarta, desapedia.id – kegiatan vaksinasi Covid–19 dibeberapa provinsi di Indonesia sudah akan dimulai pada pertengahan bulan Januari 2021 ini....

    BLT Dana Desa Lanjut di 2021, Ketua Bidang Pemberdayaan Desa SOKSI: Mensos Harus Segera Perbaiki DTKS

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari pandemi Covid–19 akan...

    Dari Rp.110 T Anggaran Program Perlindungan Sosial 2021, Rp.14,4 T Untuk BLT Dana Desa, Jokowi: Jangan Ada Potongan Dalam Bentuk Apapun

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kabinet bersama jajaran para menterinya, Selasa (29/12) lalu, Presiden Joko Widodo memaparkan tentang kelanjutan...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam laporan penelitian yang dipaparkan oleh Peneliti SMERU, Asep Kurniawan yang dipaparkan pada akhir minggu (17/7) lalu, menyimpulkan bahwa jika diberi kepercayaan, sesungguhnya ada indikasi kuat desa mampu melaksanakan program bantuan sosial.

    Menanggapi hasil penelitian tersebut, kepada desapedia.id yang menghubunginya Senin (20/7) ini, Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi mengatakan proses pengelolaan bantuan di desa utamanya selama Covid–19 dapat berjalan baik karena adanya pelibatan warga desa.

    “Selama warga dilibatkan maka proses pengelolaan keuangan dalam bantuan sosial bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran”, ujar Badi’ul yang juga kader muda NU ini.

    Menurutnya, transparansi pemerintah desa juga menjadi kunci, misalnya mempublikasikan data keluarga  penerima manfaat, besaran bantuan, dan besaran aloaksi anggaran.

    “Karena transparansi merupakan pintu masuk kepercayaan dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial”, ujarnya.

    Badi’ul Hadi mendesak pemerintah agar desa harusnya diberi haknya untuk mengatur dirinya sendiri termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos). Pemerintah cukup memberikan arahan melalui aturan yang tidak jlimet dan ruwet.

    “Pemerintah berikan aturan yang sederhana dan mudah dilaksanakan. Karena desa memiliki kearifan yang berbeda–beda dalam menyelesaikan setiap masalah. Selain itu, kolaborasi para pihak akan membantu desa mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan warganya. Intinya kita harus percaya pada desa”, tegasnya.

    Badi’ul menilai, sebaiknya pengelolaan bansos di desa setidaknya ditentukan melalui dua musyawarah desa (musdes).

    Pertama, musyawarah refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

    Kedua, musdes validasi dan verifikasi data penerima. Kedua musdes ini selama tidak dimonopoli oleh elit desa, tetapi melibatkan masyarakat maka prosesnya dapat berjalan baik.

    “Musdes verifikasi dan validasi ini menjadi kunci bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada konflik di warga”, ungkap Badi’ul Hadi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    808,340
    Kasus Positif
    Updated on 9 January 2021 - 12:02 WIB 12:02 WIB

    Indeks Berita

    Penyerapan Dana Desa 2020 Terbesar Sejak 2015

    Jakarta, desapedia.id – Dalam refleksi akhir tahun 2020 yang digelar secara virtual pada Rabu (30/12) lalu, Menteri Desa, Pembangunan...

    Soal RPP BUMDes Turunan UU Ciptaker, Gus Menteri: Harmonisasi...

    Jakarta, desapedia.id – Hadrinya UU Nomor 11 Tahun 2020 membuat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau...

    Catatan Akhir Tahun SOKSI soal BUMDes, Soroti Pendirian yang...

    Jakarta, desapedia.id –  Posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini semakin luar biasa dan menjadi...

    Ketua Umum Ali Wongso Sinaga Sampaikan 5 Catatan Penting...

    Jakarta, desapedia.id – Mengamati perkembangan kehidupan masyarakat bangsa dan negara sepanjang tahun 2020 ini, SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia sebagai Ormas dengan...

    Dari Rp.110 T Anggaran Program Perlindungan Sosial 2021, Rp.14,4...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kabinet bersama jajaran para menterinya, Selasa (29/12) lalu, Presiden Joko Widodo memaparkan tentang kelanjutan program perlindungan sosial di tahun...

    Berita Terkait