28.9 C
Jakarta
Senin, 19 Oktober 2020
Beranda Desa Transisional Para Calon Pemimpin Daerah di Pilkada 2020

Transisional Para Calon Pemimpin Daerah di Pilkada 2020

Rekomendasi

Lainnya

    Melalui SDGs Desa, Semua Program Pemerintah Akan Tepat Sasaran

    Makassar, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, selama ini banyak...

    Tingkatkan Pelayanan dan Pengembangan Potensi Desa, Digides Beri Layanan Gratis 

    Jakarta, desapedia.id – Digides atau Digital Desa dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi desapedia.id pada Selasa (13/10), menjelaskan, desa ...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Penulis: Yuono Setyo Widagdo, Kader Muda Partai Golkar

    Globalisasi telah menjadikan sistem interaksi dalam hubungan internasional antar negara saling terintegrasi satu sama lain sehingga batas-batas antar negara semakin bias. Dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, segala macam tatanan politik dunia internasional turut mengalami perubahan secara massive. Pola hard diplomacy yang digunakan dalam hubungan perpolitikan internasional semakin menurun identitasnya.

    Isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan militer tidak lagi menjadi hal yang selalu menjadi prioritas utama. Masyarakat dunia pun lebih memilih untuk menggunakan tata cara yang lebih kondusif untuk menghindari hubungan yang arahnya untuk berkonflik. Maka, muncul kekuatan soft diplomacy pola yang digunakan dalam hubungan politik internasional lebih bersifat kooperatif.

    Pergeseran pola diplomasi ini memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Negara (state) tidak lagi menjadi aktor utama, namun muncul aktor-aktor baru seperti ‘substate’ (pemerintah regional/daerah) dan non-state (NGO dan sebagainya) yang ikut berperan dalam dunia internasional.

    Dalam hal ini paradiplomasi merupakan proses politk untuk mempertahankan sebuah kebijakan dari politik luar negeri suatu pemerintahan negara dengan mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan lain. Adanya perkembangan paradiplomasi ini berdasarkan dengan meluasnya fenomena globalisasi yang berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan.

    Pada kontestasi Pilkada 2020 ini diharapkan mampu menjadi stimulus para aktor subnasional untuk menangani kesenjangan pembangunan di Indonesia melalui peran langsung pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dengan adanya otonomi daerah. Pentingnya menarasikan praktiknya dengan menggabungkan konsep lokalitas di ranah global yang memiliki tujuan kepentingan ekonomi seperti meningkatnya penanaman modal dan memperluas pasar tanpa menanggalkan identitas serta modalitas kedaerahan.

    Di Indonesia, paradiplomasi didukung dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membahas tentang perubahan kewenangan yang dimiliki sejak memasuki era desentralisasi.

    Dengan menggunakan konsepsi paradiplomasi dimana konsep kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah diberikan kewenangan membangun daerahnya melalui kerjasama luar negeri, karena berdasarkan konsep dasar dari teori paradiplomasi adalah aktor utama dalam kerjasama luar negeri tidak hanya dari negara, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran sangat penting pada kerjasama luar negeri, dimana salah satunya adalah kerjasama baik dibidang pendidikan dan teknologi dengan mengkolaborasikan akademisi local dan Lembaga terkait guna menciptakan sebuah ekosistem yang efektif sehingga mendorong komersialisasi dari hasil transfer IPTEK tersebut selain juga dapat meningkatkan kualitas SDM juga dapat memobilisasi suatu daerah bahkan desa memiliki peran sentris dalam menunjang ekonomi secara micro demi kemajuan suatu daerah dan banyak lainnya. ***

     

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    361,867
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Ini 4 Model Desa Digital yang Jadi Skala Prioritas...

    Jakarta, desapedia.id – Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi...

    Peraturan Pemerintah Tentang BUMDes Turunan UU Cipta Kerja Disiapkan

    Jakarta, desapedia.id – Sebagaimana pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Kemendes PDTT melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU...

    Ini Rekomendasi UCLG ASPAC untuk Memperkuat Pelaksanaan SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government wilayah Asia Pasifik (UCLG ASPAC), Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi yang hadir sebagai narasumber pada...

    UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

    Jakarta, desapedia.id - Pengesahan Rancangan Undang–Undang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang telah memiliki banyak catatan. Namun demikian, Pemerintah tetap memandang pemberlakukan UU Cipta Kerja ini...

    Kemensos Bantu Anak Penyintas Disabilitas Ganda di Desa Lubangbuaya

    Bekasi, desapedia.id - Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyerahkan bantuan kepada Zayyan Faiq Ubaidillah (5), seorang penyintas disabilitas ganda yang disebabkan rubella...

    Berita Terkait