33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Tim Sekber Dana Desa Jalankan Tugas Binwas di Sulawesi...

Tim Sekber Dana Desa Jalankan Tugas Binwas di Sulawesi Tengah, Ini Tanggapan Ketua Umum DPP APDESI

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Tim Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Desa yang terdiri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), belum lama ini.

    Dalam kesempatan monev itu, diselenggarakan rapat gabungan antara Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tim Sekber Dana Desa. Kemendes PDTT diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) M. Fachri, Kemendagri diwakili oleh Suryadi, sedangkan Polri diwakili oleh Riyan dari Baharkam Polri.

    Dalam rapat gabungan tersebut, M. Fachri menjelaskan, pelaksanaan monev dalam bentuk rapat gabungan ini merupakan tindak lanjut dari MoU dan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Kemendes PDTT dan Polri terkait pencegahan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan Dana Desa.

    “Permasalahan desa itu sangat kompleks. Maka perlu dibantu antara lain melalui wadah Sekretariat Bersama agar dapat meminimalisasi permasalahan di desa,” ujar Fachri.

    Fachri melanjutkan, Sekber berharap ketika ada persoalan di desa, maka diselesaikan melalui jalur konsultasi ke APIP. Sekber yang sudah terbentuk di pusat dapat diimplementasikan di provinsi masing-masing dengan merangkul semua elemen, baik dari Polda, Inspekrorat, dan TA KPW Provinsi.

    “Persoalan utama Dana Desa adalah pengawasan sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Pengawasan dari semua pihak terutama camat, menjadi penting agar desa benar-benar terbebas dari persoalan penyelewengan penggunaan Dana Desa,” tegas Fachri.

    Anggota Tim Sekber lainnya, Suryadi yang mewakili Kemendagri, menegaskan bahwa Tim Sekber turun ke lapangan semata-mata untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dirinya berharap melalui kegiatan Sekber di berbagai daerah ini termasuk di Sulteng akan mendapatkan berbagai cerita dan pengalaman dalam pengelolaan dana desa dan berbagai permasalahan desa lainnya.

    Ketua Umum DPP Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Suhardi Buyung kepada Desapedia.id, Kamis (15/8/2019), turut memberikan komentar atas keberadaan Tim Sekber Dana Desa ini.

    Menurutnya, kegiatan monev seperti inilah yang memang ditunggu oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, Suhardi juga meminta agar Tim Sekber Dana Desa untuk lebih intens dan sering mengunjungi kepala desa dan perangkat desa, sehingga pembinaan dan pengawasan bisa berjalan optimal.

    “Sebagai Ketum DPP APDESI, saya meminta Sekber Dana Desa tidak hanya melakukan rapat gabungan dengan Pemprov saja, tetapi juga menggelar rapat gabungan dengan kepala desa dan perangkat desa agar Sekber dapat mendengar langsung keluhan dan permasalahan yang kami hadapi terkait pengelolaan Dana Desa,” tegas Suhardi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait