30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Desa  Tidak Ada yang Namanya Desa Fiktif di Indonesia

 Tidak Ada yang Namanya Desa Fiktif di Indonesia

Rekomendasi

Lainnya

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Fokus Gunakan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan, Desa Ini Melompat Jadi Desa Mandiri

    Jakarta, desapedia.id – Desa Kandar yang terletak di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku telah memberikan pelajaran...

    Kemendes PDTT Akan Lakukan Perbaikan Penyaluran Dana Desa Agar Lebih Cepat dan Tepat

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Halalbilhalal dengan Para Kepala Desa...

     

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pertemuannya dengan beberapa awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/11) lalu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri), Dr. Nata Irawan menegaskan, tidak ada yang namanya desa fiktif di Indonesia. Termasuk, sebutan desa hantu juga tidak ada. Kesemuanya ini, lanjut Nata, sedang dalam perbaikan administrasi.

    Nata mengatakan, semua pihak sebaiknya menunggu hasil kerja dan investigasi Tim Gabungan Kemendagri yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Ditjen Administrasi Wilayah dan Ditjen Bina Pemdes.

    Menurutnya, Kemendagri meminta agar istilah desa fiktif dan desa siluman atau desa hantu tidak lagi digunakan, sebab sesungguhnya desa – desa yang dinyatakan fiktif, siluman dan desa hantu tersebut sesungguhnya ada.

    “Intinya ini semua hanya kesalahan administrasi saja”, tegas Nata.

    Senada dengan Dirjen Nata Irawan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI), Iwan Sulaiman Soelasno, juga menyayangkan wacana yang berkembang saat ini terkait desa fiktif dan desa hantu penerima dana desa telah menyudutkan semua pemerintahan desa yang ada.

    Menurut Iwan, para pegiat desa, pendamping desa dan perangkat pemerintahan desa pasti terpukul dengan kasus ditemukannya desa – desa yang dinyatakan fiktif dan siluman ini. Karena itu Iwan meminta kesalahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini jangan justru membuat publik menyudutkan desa – desa.

    “Kita tunggu saja hasil kerja Tim Gabungan Kemendagri untuk ungkap kasus ini. Penguatan desa melalui Pemberdayan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai UU Desa harus tetap berjalan, termasuk melaksanakan perintah UU Desa, yaitu dana desa”, tegas Iwan.

    Sebagaimana diberitakan desapedia.id sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan mendapatkan laporan tentang desa fiktif tidak berpenduduk, tetapi mendapat kucuran dana desa yang bersumber dari APBN. (Red)

     

     

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Apa Saja yang Pemerintah Desa Wajib Umumkan Setiap Tahun...

    Bogor, desapedia.id – Ada yang bertanya Informasi publik desa yang harus disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga desa itu apa sajakah setiap tahunnya? Dalam siaran...

    Rumahnya Dipasangi Stiker, Warga yang Baru Pulang dari Mudik...

    Tangerang, desapedia.id - Warga Kecamatan Benda yang baru pulang dari mudik pada libur Lebaran mendapati rumahnya terpasang stiker yang menandakan bahwa mereka dalam pengawasan Satgas...

    Keluh Kesah Ketua DPD PAPDESI Jatim soal Keterbukaan Informasi...

    Jakarta, desapedia.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi publik di...

    Berita Terkait