30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Tantangan Penggunaan Dana Desa untuk Covid 19, PKTD, dan...

Tantangan Penggunaan Dana Desa untuk Covid 19, PKTD, dan BLT

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, Desapedia.idBoard of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Rohidin Sudarno mengemukakan pendapatnya pada Senin (20/4) lalu mengenai tantangan penggunaan Dana Desa untuk Covid 19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Penggunaan Dana Desa untuk Covid 19, per April 2020, sudah lebih 40 ribu desa yang membentuk relawan Covid 19 dan lebih 31 ribu desa telah membuat Pos Jaga Gerbang Desa.

    “Tantangannya adalah harga APD relatif mahal dan langka”, tegasnya.

    Sedangkan penggunaan Dana Desa untuk PKTD, Roi, sapaan akrabnya, mengatakan PKTD ini berjalan lambat karena kendala terkait prioritas yang bisa bekerja, yaitu keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur dan marjinal – sekitar 30 dalam masa Covid 19.

    Menurut Rohidin, tantangannya adalah soal kualitas pekerjaan. Misalnya, untuk beton rabat, desa lebih memilih menggunakan Truck ReadyMix – disamping Kualitas lebih baik, cepat, harga juga bersaing dibandingkan menggunakan tenaga kerja manual.

    Soal BLT, Rohidin menambahkan program ini belum berjalan. Tantangannya adalah skema pelaksanaan, sinkronisasi data, pendataan penerima BLT yang menyangkut 14 indikator dan kriteria diluar penerima bantuan lain seperti PKH, BPNT dan Kartu Pra Kerja masih proses. Sementara BLT ini harus jalan di April, Mei dan Juni 2020. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait