33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi UU Desa Jangan Dilakukan dengan Mempertanyakan Lagi Landasan Filosofisnya, Ini Sudah Selesai

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5) lalu.

    RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga ini membahas evaluasi pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014. Sebagaimana diketahui, Komite I DPD RI di masa sidang ini tengah melakukan revisi UU Desa dengan melibatkan beberapa tim ahli.

    Dalam RDP tersebut, Kepala Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Wahyudi mengatakan, secara prinsip sesungguhnya Papdesi mendukung tinjauan ulang UU Desa yang saat ini sedang dilakukan oleh Komite I DPD RI. Namun demikian Wahyudi menegaskan bahwa kedudukan desa itu sudah dinyatakan secara tegas sebagaimana disebutkan pada pasal 18b UUD 1945.

    Pasal 18B ayat (2) berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak–hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

    “Semangat revisi UU Desa tidak dilakukan dengan mempertanyakan lagi landasan filosofisnya, ini sudah selesai. Lebih baik memperkuat pemanfaatan dana desa dan perkuat juga asas rekognisi dan subsidiaritas desa”, tegas Wahyudi.

    Pernyataan Wahyudi ini menanggapi pernyataan anggota Komite I DPD RI lainnya, Dr. Agustin Teras Narang yang menyatakan pasal 18 ayat 1 UUD 1945 tidak disebut dengan jelas soal desa.

    Kades Panggungharjo ini juga menegaskan, semangat merevisi UU Desa seharusnya juga sekaligus meletakan UU Desa terhadap sinkronisasi dan harmonisasi UU Desa terhadap 21 Undang–Undang lainnya yang mempunyai irisan dengan desa.

    “Lemahnya sinkronisasi dan harmonisasi UU Desa terhadap 21 UU tersebut membuat kerepotan pemerintahan disemua tingkatan selama ini. Maka perlu harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 21 UU yang ada, sehingga ketika disusun aturan dibawah UU Desa bisa menjadi baik”, tutup Wahyudi yang juga menjadi pelopor berdirinya PT Pasar Desa Indonesia yang dibentuk dari konsorsium 5 desa di Kabupaten Bantul. (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 13:36 WIB 13:36 WIB

    Indeks Berita

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Meski di Luar Negeri, Pekerja Migran Wajib Rasakan Manfaat...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan dari dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa...

    Berita Terkait