32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Daerah Tak Serahkan LPj Dana Desa, 2 Kades Diberhentikan, Ketua...

Tak Serahkan LPj Dana Desa, 2 Kades Diberhentikan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT: Karena Kapasitas Kades dan Aparaturnya Masih Lemah

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Rawan Politik Uang, Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Pilkades

    Palangkaraya, desapedia.id – Program keuangan desa menjadi yang terbaik diantara 6 rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi. Bukan hanya itu...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Kupang, desapedia.id – Permasalahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa kembali terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Sebelumnya, sebanyak 26 Kepala Desa di Kabupaten Kupang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa tahun anggaran 2018.

    Hal serupa kini terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Bahkan, Pemerintah Kabupaten TTS melalui Inspektorat sudah mengambil tindakan dengan memberhentikan dua kepala desa lantaran tak kunjung menyerahkan LPj Dana Desa, setelah sebelumnya sudah mendapatkan peringatan berkali-kali.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT,  Sinun Petrus Manuk membeberkan, selain di Kabupaten TTS, kejadian serupa juga terjadi di desa lain di NTT. Menurutnya, persoalan seperti ini hampir merata terjadi di 21 kabupaten di Provinsi NTT.

    Terkait itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu angkat bicara. Menurut kader Partai Golkar yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024 ini, hal ini bisa terjadi lantaran kapasitas kades dan aparaturnya saat ini masih lemah.

    Dalam wawancaranya dengan Desapedia.id, Selasa (28/5/2019), Hugo mengungkapkan, sejauh pengamatan DPRD, pihak pemerintah daerah sudah melakukan pendampingan tapi kurang intensif.

    “Masih perlu diperbanyak kegiatan sosialisasi, motivasi dan pembekalan teknis mengelola anggaran desa. Inspektorat  daerah harus memberikan perhatian lebih banyak terhadap pengelolaan Dana Desa dan asistensi teknis pada aparat desa. Harus dicegah adanya upaya oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan pemerintah desa untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tegas Hugo.

    Dia menilai kunci kemakmuran di desa ada pada pengelolaan Dana Desa secara tepat waktu dan tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

    Baginya, tindakan hukum kepada dua kepala desa itu kalau memang terbukti menyelewengkan Dana Desa adalah sangat tepat, sebagai contoh bagi kades yang lain agar tidak bermain-main dengan pemanfaatan Dana Desa.

    “Namun demikian, tindakan hukum juga harus diikuti dengan  tindakan pencerahan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah desa,” pungkas Hugo. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Berbekal Laporan dari Inspektorat Daerah, Polri dan Kejaksaan Tangkap...

    Jakarta, desapedia.id – Korupsi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) masih saja terus terjadi...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Puskesmas Setu I Tes Swab 230 Orang dengan Risiko...

    Bekasi, desapedia.id - UPT Puskesmas Setu I melakukan tes swab terhadap 230 orang yang rentan terpapar virus Corona atau Covid-19. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap warga...

    Berita Terkait