27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Daerah Tak Serahkan LPj Dana Desa, 2 Kades Diberhentikan, Ketua...

Tak Serahkan LPj Dana Desa, 2 Kades Diberhentikan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT: Karena Kapasitas Kades dan Aparaturnya Masih Lemah

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Kupang, desapedia.id – Permasalahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa kembali terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Sebelumnya, sebanyak 26 Kepala Desa di Kabupaten Kupang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa tahun anggaran 2018.

    Hal serupa kini terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Bahkan, Pemerintah Kabupaten TTS melalui Inspektorat sudah mengambil tindakan dengan memberhentikan dua kepala desa lantaran tak kunjung menyerahkan LPj Dana Desa, setelah sebelumnya sudah mendapatkan peringatan berkali-kali.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT,  Sinun Petrus Manuk membeberkan, selain di Kabupaten TTS, kejadian serupa juga terjadi di desa lain di NTT. Menurutnya, persoalan seperti ini hampir merata terjadi di 21 kabupaten di Provinsi NTT.

    Terkait itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu angkat bicara. Menurut kader Partai Golkar yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024 ini, hal ini bisa terjadi lantaran kapasitas kades dan aparaturnya saat ini masih lemah.

    Dalam wawancaranya dengan Desapedia.id, Selasa (28/5/2019), Hugo mengungkapkan, sejauh pengamatan DPRD, pihak pemerintah daerah sudah melakukan pendampingan tapi kurang intensif.

    “Masih perlu diperbanyak kegiatan sosialisasi, motivasi dan pembekalan teknis mengelola anggaran desa. Inspektorat  daerah harus memberikan perhatian lebih banyak terhadap pengelolaan Dana Desa dan asistensi teknis pada aparat desa. Harus dicegah adanya upaya oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan pemerintah desa untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tegas Hugo.

    Dia menilai kunci kemakmuran di desa ada pada pengelolaan Dana Desa secara tepat waktu dan tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

    Baginya, tindakan hukum kepada dua kepala desa itu kalau memang terbukti menyelewengkan Dana Desa adalah sangat tepat, sebagai contoh bagi kades yang lain agar tidak bermain-main dengan pemanfaatan Dana Desa.

    “Namun demikian, tindakan hukum juga harus diikuti dengan  tindakan pencerahan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah desa,” pungkas Hugo. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Hindari Antrian dan Kerumunan, Bupati Landak Salurkan BLT Dana...

    Landak, desapedia.id - Bupati Landak Karolin Margret Natasa secara langsung menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada masyarakat Desa Hilir Kantor, Kecamatan...

    Berita Terkait