26.4 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Nasional Sudah Ribuan Ditemukan Rusak, Ketua DPR RI Minta KPU...

Sudah Ribuan Ditemukan Rusak, Ketua DPR RI Minta KPU Tingkatkan Pengawasan Pencetakan Surat Suara

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 tinggal hitungan hari saja.

    Namun demikian, masih saja ditemukan berbagai kendala yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi yang baru kali pertama ini akan diselenggarakan secara serentak.

    Salah satu kendala tersebut adalah banyak ditemukannya surat suara yang rusak akhir-akhir ini. Sebut saja, antara lain 41.000 surat suara rusak di Bandar Lampung, 6.014 surat suara di Kabupaten Mojokerto, 1.516 surat suara di Lamongan, Jawa Timur, 582 surat suara di Batam, Kepulauan Riau, dan 81 surat suara di Aceh Barat Daya.

    Sampai berita ini diturunkan, KPU Jombang temukan 10.543 surat suara Pemilu 2019 rusak dan 449 surat rusak rusak di Ende.

    Soal semakin banyaknya ditemukan surat suara yang rusak, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo angkat bicara.

    Politisi senior Partai Golkar ini mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menarik dan memusnahkan seluruh surat suara yang rusak tersebut, serta menggantinya dengan surat suara yang baru sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing.

    Bamsoet, demikian sapaan akrabnya, juga mendorong KPU untuk meningkatkan pengawasan terhadap pencetakan surat suara, agar tidak ada lagi surat suara yang rusak, mengingat Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

    “Saya mendorong sepenuhnya KPU Daerah (KPUD) untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh persiapan hingga pendistribusian logistik Pemilu 2019, terutama kelengkapan surat suara di setiap daerah, agar pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan lancar,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Desapedia.id, di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

    Peraih penghargaan Parlemen of The Year 2019 ini mendorong KPU untuk melakukan evaluasi hasil cetak dari setiap perusahaan pencetak kertas surat suara guna meminimalisir terjadinya pada surat suara pada Pemilu mendatang. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    56,385
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Berita Terkait