32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Daerah Sudah Masuk di RKD, Dana Desa Tahap Pertama 2019...

Sudah Masuk di RKD, Dana Desa Tahap Pertama 2019 di Purbalingga Belum Bisa Dicairkan

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Rawan Politik Uang, Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Pilkades

    Palangkaraya, desapedia.id – Program keuangan desa menjadi yang terbaik diantara 6 rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi. Bukan hanya itu...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Purbalingga, desapedia.id – Dana Desa tahap pertama tahun 2019 belum semuanya dapat dicairkan oleh desa-desa di Kabupaten Purbalingga.

    Ketua Forum Pendamping Desa se-Provinsi Jawa Tengah, Aris Yudirianto, mengatakan, Dana Desa tersebut sebenarnya sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).

    “Dana Desa tahap pertama sudah sampai ke RKD, namun belum cair karena desa-desa masih dalam proses pencairan. Hanya beberapa desa saja yang sudah cair, desa lainnya masih dalam proses,” kata Aris yang juga Pendamping Desa di Kabupaten Purbalingga ini kepada Desapedia.id, Minggu (19/5/2019).

    Dia menambahkan, proses penyaluran dari rekening Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke RKD sudah dilaksanakan per 27 Februari lalu. Hanya saja, Dana Desa tersebut masih diblokir di RKD.

    “Dibuka kalau sudah ada rekomendasi camat dengan syarat pengajuan penyaluran dan penarikan sesuai dengan ketentuan,” terangnya.

    Di sisi lain, Aris juga menjelaskan perihal perkembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, desa-desa di Kabupaten Purbalingga belum seluruhnya menggunakan aplikasi Siskeudes.

    Padahal, dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri ini diharapkan dapat membuat tata kelola keuangan desa lebih efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

    Aris mengungkapkan, jumlah desa di Kabupaten Purbalingga yang menggunakan aplikasi Siskeudes baru sekitar 150 desa, atau 67 persen dari total 224 desa. “Untuk desa-desa yang belum lagi di dampingi secara intens oleh para pendamping desa,” katanya.

    Menurut Aris, pelaksanaan Siskeudes terkendala karena momen pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Desember 2018 lalu. Sehingga para perangkat desa fokus pada kegiatan tersebut, termasuk dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan Dana Desa.

    “Kendala kedua yaitu kemampuan SDM tiap desa yang berbeda-beda, sehingga kegiatan biasanya yang mengerjakan hanya 1 atau 2 orang saja,” terangnya.

    Ketika disinggung tentang dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Purbalingga, Aris mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Kalau penyalahgunaan dana (DD dan ADD) di Purbalingga saya tidak mendengar,” tegasnya. (Red)

    Catatan redaksi: Naskah ini telah mengalami editing pada Minggu, 19/5, pukul 21.30

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Berbekal Laporan dari Inspektorat Daerah, Polri dan Kejaksaan Tangkap...

    Jakarta, desapedia.id – Korupsi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) masih saja terus terjadi...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Puskesmas Setu I Tes Swab 230 Orang dengan Risiko...

    Bekasi, desapedia.id - UPT Puskesmas Setu I melakukan tes swab terhadap 230 orang yang rentan terpapar virus Corona atau Covid-19. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap warga...

    Berita Terkait