27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Desa Stafsus Presiden: Pengakuan Terhadap Kedaulatan Desa adalah Anugerah Terpenting...

Stafsus Presiden: Pengakuan Terhadap Kedaulatan Desa adalah Anugerah Terpenting dalam UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Keutamaan dari hadirnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bukan terletak pada pengalokasian Dana Desa, melainkan pada pemberian kedaulatan desa.

    Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, kedaulatan itu hadir dalam dua dimensi, yakni pengakuan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan lokal berskala desa.

    “Sebelumnya, dua kewenangan itu belum menjadi aspek penting dalam kehidupan desa. Kini, dengan hadirnya UU Desa, setidaknya empat hal mengemuka dan diatur dalam ketentuan itu, yakni politik desa, politik kedaulatan desa, pembangunan desa dan politik literasi desa,” terang Erani saat menjadi pembicara dalam “Panel Rembuk Nasional untuk Kedaulatan Desa” di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (15/1).

    Erani menegaskan, pengakuan terhadap kedaulatan desa menjadi anugerah terpenting dalam UU Desa. Menurutnya, dengan adanya kedaulatan ini, konsep pembangunan di desa berubah menjadi pembangunan desa. “Warga desa menentukan nasibnya sendiri melalui musyawarah desa atau musdes. Dalam kerangka itu pula warga melaksanakan politik desa,” ujarnya.

    Dia menambahkan, UU Desa pun sebenarnya membongkar imajinasi lama mengenai pembangunan desa.

    “Pembangunan bagi banyak orang hanya dimaknai sebatas gambaran soal infrastruktur serta sarana dan prasarana ekonomi. Kalau di ekonomi, ukurannya ialah pembangunan ekonomi dan jalan tol. Padahal, pembangunan desa lebih kaya dari itu. Bahkan, saat bicara soal fundamental pembangunan di desa juga meliputi adat budaya dan lingkungannya. Perspektif pembangunan desa semacam itu terus berkembang,” tegas Erani. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait