32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Stafsus Presiden: Pengakuan Terhadap Kedaulatan Desa adalah Anugerah Terpenting...

Stafsus Presiden: Pengakuan Terhadap Kedaulatan Desa adalah Anugerah Terpenting dalam UU Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Keutamaan dari hadirnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bukan terletak pada pengalokasian Dana Desa, melainkan pada pemberian kedaulatan desa.

    Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, kedaulatan itu hadir dalam dua dimensi, yakni pengakuan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan lokal berskala desa.

    “Sebelumnya, dua kewenangan itu belum menjadi aspek penting dalam kehidupan desa. Kini, dengan hadirnya UU Desa, setidaknya empat hal mengemuka dan diatur dalam ketentuan itu, yakni politik desa, politik kedaulatan desa, pembangunan desa dan politik literasi desa,” terang Erani saat menjadi pembicara dalam “Panel Rembuk Nasional untuk Kedaulatan Desa” di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (15/1).

    Erani menegaskan, pengakuan terhadap kedaulatan desa menjadi anugerah terpenting dalam UU Desa. Menurutnya, dengan adanya kedaulatan ini, konsep pembangunan di desa berubah menjadi pembangunan desa. “Warga desa menentukan nasibnya sendiri melalui musyawarah desa atau musdes. Dalam kerangka itu pula warga melaksanakan politik desa,” ujarnya.

    Dia menambahkan, UU Desa pun sebenarnya membongkar imajinasi lama mengenai pembangunan desa.

    “Pembangunan bagi banyak orang hanya dimaknai sebatas gambaran soal infrastruktur serta sarana dan prasarana ekonomi. Kalau di ekonomi, ukurannya ialah pembangunan ekonomi dan jalan tol. Padahal, pembangunan desa lebih kaya dari itu. Bahkan, saat bicara soal fundamental pembangunan di desa juga meliputi adat budaya dan lingkungannya. Perspektif pembangunan desa semacam itu terus berkembang,” tegas Erani. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait