27.7 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Nasional Soal Pemekaran Daerah, Lihat Dulu Urgensinya

Soal Pemekaran Daerah, Lihat Dulu Urgensinya

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Hadir sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komite I DPD RI membahas Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat – Daerah pada Rabu (16/10) di Jakarta, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menjabarkan ide dan pemikirannya tentang penataan daerah yang identik dengan pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

    Menurut Robert, pemekaran daerah yang saat ini masih dihentikan sementara atau moratorium oleh Pemerintahan Joko Widodo, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan urgensinya.

    “Urgensi itu misalnya memperhatikan daeah yang sangat luas, daerah perbatasan, dan daerah yang terisolir. Dengan kondisi ini, silakan pemerintah melakukan pemekaran daerah walaupun daerah tersebut tidak berpotensi”, ujarnya.

    Robert menambahkan, dengan memperhatikan beberapa urgensi itu, maka pemekaran daerah menjadi instrumen untuk menghadirkan negara yang selama ini banyak daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    56,385
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Berita Terkait